TAPD Sumsel Ngaku Salah Anggarkan Cukai Tembakau

Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Sumsel 2020 yang digelar di DPRD Sumsel, Selasa (03/12/2019). Foto: istimewa/net

PALEMBANG, PALPOS.ID – Badan anggaran (banggar) DPRD Sumsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel, terus menggelar rapat, terkait pembahasan KUA-PPAS APBD 2020.

Dalam rapat yang digelar Selasa (03/12/2019), TAPD Sumsel mengaku salah menganggarkan belanja bagi hasil cukai tembakau pada tahun 2019 yang lalu.

Pada rapat anggota banggar DPRD Sumsel MF Ridho menanyakan bagi hasil cukai tembakau yang tidak lagi share ke kabupaten kota. Artinya porsi kabupaten kota sudah dari pusat, sedangkan provinsi hanya menerima yang porsi provinsi.

“Kaitan dengan itu dimana posisi penerimaan pajak dari bea cukai tembakau bagi Pemerintah Provinsi yang besarnya Rp1,9 miliar tadi, dikolom ini kosong. Nah dimana itu masuknya, dipendapatan belum ketemu,” tanya Ridho.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekretaris TAPD Mukhlis mengakui adanya kesalahan penganggaran hasil cukai pada 2019. “Belanja bagi hasil cukai tembakau tahun 2019 kita salah penganggaran. Karena cukai tembakau ini pajak pusat, jadi saat masuk kas daerah provinsi langsung dipecah. Makanya di pendapatan di tahun 2020 sudah tercantum penerimaan pajak dari bea cukai tembakau tidak lagi Rp 6 miliar. Tapi Pemerintah Provinsi hanya dapat Rp1,9 miliar,” kata Mukhlis.

Untuk belanja bagi hasil kepada kabupaten kota terkait belanja bagi hasil pajak rokok? masuk ke kas daerah provinsi dan disalurkan ke kabupaten kota. “Ada penerimaan pajak rokok dipendapatan, ada bagi hasil kepada kabupaten kota,” katanya.

Sekretaris TAPD Mukhlis mengatakan, penerimaan pajak dari bea cukai tembakau untuk Pemerintah Provinsi Rp1,9 miliar masuk dana perimbangan ada huruf A besar, ada dana transfer umum dibagian terakhir cukai hasil tembakau Rp1,935 miliar.

Sedangkan Ketua Banggar DPRD Sumsel yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, belanja bagi hasil cukai tembakau langsung ditransfer ke kabupaten kota, tapi untuk pajak rokok tetap dianggarkan di Provinsi. (tim)