Golkar Pecat Kader Terlibat Suap OTT KPK

H Adriansyah SE, Ketua Harian DPD Partai Golkar Muara Enim. Foto: istimewa/net

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Kasus OTT KPK dugaan suap fee proyek APBD Muara Enim tahun 2019, kepada Bupati Muara Enim non aktif, Ir H Ahmad Yani MM, terus  berkembang.

Itu menyusul setelah adanya fakta baru diungkap para saksi yang dihadirkan JPU KPK, dalam persidangan dengan terdakwa Robi Okta Fahlevi (33), selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT Indo Paser dan CV Ayas di Pengadilan Tipikor Palembang.

Pada fakta persidangan tersebut, terungkap adanya 25 nama oknum anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 diduga menerima aliran dana fee proyek tersebut.

Atas nyanyian para saksi dipersidangan inilah, membuat penyidik KPK mulai melakukan pemeriksaan kepada oknum anggota DPRD yang namanya disebut dalam perisdangan tersebut.

Bahkan penyidik KPK secara maraton melakukan pemeriksaan kepada oknum anggota dewan itu sejak Selasa (03/12/2019) hingga kemarin secara bergantian.

Terkait dugaan oknum anggota dewan yang terlibat kasus OTT tersebut, membuat DPD Partai Golkar Muara Enim mengambil sikap tegas jika nantinya ada  anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar  terlibat menerima suap fee proyek tersebut.

“Apabila terbukti, maka DPD partai Golkar akan mengambil tindak tegas terhadap anggota fraksi partai Golkar. Tindakan tegas bisa pemecatan,” jelas Ketua Harian DPD Partai Golkar Muara Enim, H Adriansyah SE, Kamis (05/12/2019).

Menurutnya, sejauh ini keterlibatan oknum anggota dewan dari fraksi Partai Golkar baru desas desus 10 persen. Artinya, lanjutnya, ketika nanti dikembangkan jaksa KPK melakukan pendalaman, ada fraksi partai Golkar terlibat, maka DPD Partai Golkar segera melakukan pemecatan.

Adriansyah mengapresiasi apa yang dijelaskan saksi Alfin Muchtar,  dalam persidangan tersebut. Artinya, lanjutnya,  Alfin Muchtar,  sudah berani jujur, sudah membuka pintu pintu korupsi itu.

“Kita mengingatkan  kawan kawan lain yang menjadi saksi agar jujurlah demi kebaikan Muara Enim.  Kalau terlibat katakana terlibat. Terkait indikasi anggota DPRD yang terlibat, khusus pada kader partai goolkar kita tetap mengacu asas praduga tak bersalah,” tegasnya. (man)