KPU Sayangkan Sikap Parpol Abaikan Sosialisasi Perubahan PKPU

Sosialisasi perubahan PKPU No 18/2019, mengenai persyaratan pencalonan, Selasa (10/12/2019). Foto alam/Palpos.ID

MURATARA, PALPOS.ID – Menindaklanjuti Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 18/2019, mengenai persyaratan pencalonan Pemilihan Umum 2020, KPU Muratara langsung menggelar sosialisasi terbuka di Rumah Makan Sederhana Kabupaten Muratara.

Akan tetapi kegiatan yang dihadiri Ketua KPUD Agus Arianto, anggota Komisioner, Kepala OPD dan Parpol, Selasa (10/12/2019) ini kurang mendapat respon dari partai politik (parpol). Hal ini terlihat dari sedikitnya perwakilan parpol yang hadir dalam acara tersebut.

“Sangat disayangkan acara ini kurang mendapat respon dari partai politik, padahal acara ini penting. Kendati demikian, itu merupakan hak dari parpol mau datang atau tidak, sebab sosialisasi perubahan PKPU adalah tanggungjawab dari KPUD,” katanya.

Lebih penting lagi, jika saat ini parpol sedang melakukan tahapan perekrutan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Dikatakan Agus, dalam sosialisasi itu ada banyak informasi disampaikan terutama masalah teknis seperti Bimtek, sosialisasi, dan persiapan teknis penyelenggara tidak terlalu menjadi trending topik.

Namun, terkait masalah persyaratan pencalonan khususnya Pilkada. Informasi itu menjadi pembahasan yang ramai dicari masyarakat khususnya di Muratara. “Jadi hari ini kami langsung sosialisasi mengenai perubahan PKPU No18/2019 atas perubahan PKPU No3/2017 tentang persyaratan pencalonan itu,” ungkapnya.

Terpisah, Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Muratara, Handoko,‎ didampingi divisi teknis Ardiansyah menuturkan. Sebelumnya, mereka sudah melakukan pembahasan terkait perubahan PKPU, dan perubahan kedua mengenai PKPU No18/2019.

“Di situ ditekankan masalah persyaratan pencalonan mantan terpidana. Untuk kasus pedofilia dan bandar narkoba tidak boleh ikut mencalonkan diri. Tapi untuk kasus lain, tidak terlalu menjadi sorotan, seperti tahun sebelumnya bisa diumumkan saja,” bebernya.

Pihaknya menekankan, dua kasus itu sangat menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat, karena dianggap bisa memberikan dampak negatif. Pihaknya mengungkapkan, jika melihat kondisi Politik di Muratara tidak menutup kemungkinan bakal banyak Bakal Calon yang bakal tampil dalam kontes Pilkada di Muratara. (rat)