Bidan Desa Dilarang Pungut Biaya Persalinan

Melyana, Kepala Seksi SDM dan Kesehatan Dinas Kesehatan Ogan Ilir. Foto: istimewa/net

INDRALAYA, PALPOS.ID – Bidan desa (bides) yang membantu  persalinan terhadap masyarakat yang akan melahirkan anak, tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya.

Karena Bidan Desa sudah mendapat uang Jaminan Persalinan (Jampersal) dari pemerintah sejumlah Rp 700 ribu setiap kali membantu persalinan.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi SDM dan Kesehatan Dinas Kesehatan Ogan Ilir (OI), Melyana kepada awak media, Rabu (11/12/2019). Penegasan itu disampaikan, mengingat banyak laporan tentang bidan desa yang memungut biaya persalinan kepada pasien mulai Rp 500 ribu-Rp 1 juta setiap persalinan, sehingga dinilai memberatkan.

Menurut  Melyana, setiap bidan desa setelah membantu persalinan kepada warganya berhak mengajukan klaim ke dinas kesehatan untuk pengganti biaya pertolongan melahirkan Rp700 ribu untuk membantu persalinan normal/setiap pasien.

Sehingga dengan adanya biaya klaim dari pemerintah itu, tidak dibenarkan bides itu meminta biaya lagi kepada pasiennya. “Jika ada oknum bidan desa “nakal yang memungut biaya apalagi mematok harga setiap membantu persalinan kepada pasien, maka dinas kesehatan tidak segan-segan mengambil tindakan kepada oknum bidan tersebut, karena dinilai perbuatan itu sebuah kecurangan atau fraud,” katanya.

Melyana juga siap memberikan sanksi kepada bidan desa yang terbukti melakukan kecurangan tersebut. Bila perlu kita berikan surat peringatan, makanya warga yang mengetahui ada bidan desa yang meminta biaya persalinan itu supaya melaporkannya ke Dinas Kesehatan.

Ditambahkannya, untuk praktik persalinan bagi pasien yang akan melahirkan tidak dibenarkan dilakukan di rumah bidan desa tersebut. Karena saat ini sudah ada polindes di setiap desa. “Jadi kita himbau praktik persalinan itu dilakukan di polindes saja,” jelasnya. (sul)