KUA-PPAS APBD Sumsel Disahkan Dengan Tiga Catatan

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati didampingi pimpinan dewan dan Gubernur Sumsel saat menandatangai KUA dan PPAS, Jumat (13/12/2019). Foto Humas DPRD Sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot, akhirnya DPRD Prov Sumsel dan TAPD Pemprov Sumsel menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS APBD Sumsel 2020.

Pengesahan ini ditandai dengan  penandatanganan KUA dan PPAS oleh Gubernur dan Piminan Dewan. Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA PPAS yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2019 tersebut maka Raperda tentang APBD Provinsi Sumsel tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp10.648.152.635.823 mengalami kenaikan sebesar Rp111.227.009.664 atau 1,06% dari APBD Tahun Anggaran 2019 Rp10.536.925.626.158.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan belanja daerah tentu bertambah besar. “Kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat yang berdampak pada perluasan lapangan kerja,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan proses penandatanganan KUA PPAS ini telah melewati dinamika yang cukup panjang, dengan beberapa bebarapa catatan.

Meskipun telah disahkan, Anita mengatakan kalau pihaknya memberikan tiga catatan sebagai upaya koreksi terhadap tiga hal yang menjadi perhatian penting dalam tubuh anggaran APBD 2020.

Adapun ketiga hal yang menjadi catatan kalangan DPRD Sumsel, ialah kegiatan program pengembangan penataan kawasan baru terpadu Kramasan kota Palembang, yang menyedot anggaran hingga Rp170 miliar.

Hal kedua yang menjadi catatan DPRD Sumsel, ialah adanya 25 kegiatan yang seharusnya menjadi tupoksi pemerintah kabupaten dan kota namun masuk dalam alokasi OPD Pemprov Sumsel.

Hal ketiga yang menjadi catatan DPRD Sumsel, ialah adanya intensif bagi pemerintah camat, camat dan 76 desa persiapan di Sumsel. “Itu ada intensif camat Rp2 juta dan desa persiapan dengan total Rp7,6 miliar,” terangnya. (opa)