Terancam 20 Tahun Penjara, Ahmad Yani ‘No Comment’

Bupati Muaraenim (nonaktif) Ahmad Yani menjalani siang di PN Tipikor Palembang, Kamis (26/12). Foto: mizon/Palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang. Sidang menghadirkan tersangka Bupati Muara Enim (nonaktif) Ahmad Yani.

Sayangnya usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap 16 paket proyek pembangunan jalan,  Ahmad Yani enggan berkomentar dan langsung meninggalkan ruang sidang menuju ruang tahanan dengan pengawalan anggota Brimob bersenjata lengkap.

“No comment,” ucap terduga penerima suap dari terdakwa Robi Okta Fahlevi ini sambil mengangkat tangan dan terus berjalan menghindari wartawan, Kamis (26/12).

Berdasarkan dakwaan jaksa, atas perbuatannya, Ahmad Yani didakwa melanggar pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Penerapan pasal tentu berbeda dengan Robi (pemberi suap) dan untuk penerima (Ahmad Yani) ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” kata JPU Roy Riyadi.

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa, terdakwa melalui tim penasehat hukumnya langsung menyatakan akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi). Sehingga majelis hakim yang diketuai Erma Suharti menunda persidangan hingga 7 Januari mendatang.

“Kita akan menyampaikan eksepsi karena ada beberapa hal yang tidak berkesesuaian dalam dakwaan jaksa, salah satunya  mengenai jumlah uang yang diterima pak Yani. Dikatakan seolah beliau menerima uang Rp22 miliar, sementara di bagian lain dikatakan beliau menerima Rp12,5 miliar,” kata Makdir Ismail, penasihat hukum Ahmad Yani.

“Jadi yang benar yang mana, apakah penerimaan-penerimaan oleh orang lain dianggap diterima oleh pak yani, itu kan gak fair,” Makdir melanjutkan.

Seperti diketahui, Ahmad Yani yang berstatus Bupati Muara Enim periode 2018–2023 diduga telah melakukan atau turut serta menerima uang dalam bentuk dollar Amerika sejumlah USD35.000 dan Rp22 miliar, serta dua unit kendaraan roda empat dari terdakwa Robi Okta Fahlevi.

Hadiah tersebut diberikan agar Robi Okta Fahlevi mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15 persen dari rencana pekerjaan 16 paket proyek terkait dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim. (zon)