13 Februari, Batas Akhir Pengesahan APBD Sumsel 2020

Rapat pengesahan KUA dan PPAS APBD Sumsel 2020 di DPRD Sumsel beberapa waktu yang lalu. Foto istimewa/net

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang penyusunan RAPBD Sumsel 2020. DPRD mempunyai waktu selama 60 hari untuk mengesahkan RAPBD, dengan demikian Sumsel masih ada waktu cukup panjang untuk menyelesaikan masalah ini.

Demikian dikatakan Anggota Banggar DPRD Sumsel, MF Ridho saat dihubungi Palpos.ID, Kamis (02/01/2020), terkait belum selesainya pembahasan APBD 2020.

“Dalam penyusunan anggaran ini kita berpegang teguh pada aturan. Dalam  Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang penyusunan RAPBD 2020, dewan mempunyai waktu selama 60 hari untuk mengesahkan RAPBD, terhitung sejak KUA dan PPAS disahkan,” ujarnya.

Karena KUA dan PPAS disahkan pada 13 Desember, aitu artinya, batas akhir bagi dewan untuk mengesahkan APBD 2020 adalah tanggal 13 Februari. “Sebelum tanggal 13 Februari harus sudah ada keputusan. Apabila masih belum ada keputusan, maka maka secara otomatis RAPBD Sumsel 2020 akan menggunakan menggunakan peraturan kepala daerah. Karena kita tinggal di provinsi, maka akan menggunakan pergub,” katanya.

Disinggung soal untung dan rugi menggunakan pergub, Ridho mengatakan, semuanya tentu ada untung dan ruginya, tetapi seperti apa bentuknya dia belum tahu. “Karena kita belum punya pengalaman seperti ini, jadi saya belim bisa mengatakan seperti apa untung ruginya. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, nanti Depdagri akan melakukan evaluasi dan memberikan solusi terbaik dari kondisi ini,” katanya.

Disinggung soal jadual dewan untuk membahas RAPBD ini, Ridho mengatakan, para wakil rakyat ini telah berencana untuk membahas APBD 2020 pada 31 Desember 2019 yang lalu.

“Kita telah berencana untuk menggelar paripurna pada 31 Desember lalu.  Sesuai yang disampaikan ketua DPRD Sumsel, untuk penyampaian itu sesuai dengan hasil rapat badan anggaran yang terakhir, yaitu hasil rapat rapat komisi 1-5.  Apabila yang dilaporkan dalam paripurna itu bukan merupakan hasil rapat komisi, maka akan jadi masalah,” katanya.

Yang jelas, lanjut Ridho, baik dewan maupun eksekutive menginginkan yang terbaik bagi Sumsel, dan sesuai dengan mekanisme maupun aturan yang ada. (opa)