Bupati Muara Enim hanya ”Tumbal” Jatuhkan Firli

Ahmad Yani menuju ruang sidang PN Kelas IA Khusus Tipikor Palembang, Selasa (07/01/2020). Foto: mizon/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sidang kasus suap proyek di Kabupaten Muara Enim (ME) yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani, kembali digelar di PN Kelas IA Khusus Tipikor Palembang.

Sidang kali ini dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa Ahmad Yani atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Dalam sidang lanjutan yang berlangsung, Selasa (07/01/2020), advokat Maqdin Ismail selaku kuasa hukum terdakwa Ahmad Yani, dalam eksepsi yang dibacakannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Erma Suharti, menyebut nama mantan Kapolda Sumsel, Irjend Pol Firli Bahuri, yang kini menjabat Ketua KPK.

Dia menganggap, kliennya hanya dijadikan tumbal oleh para eks pimpinan KPK yang diketuai Agus Rahardjo, untuk menjatuhkan Firli Bahuri. Sebab, kata Maqdin, upaya penyadapan yang dilakukan penyidik KPK terhadap terdakwa lain, yakni Elfin Muchtar, Kabid Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim, semakin intensif setelah nama Firli disebut dalam percakapan dengan Robi Okta Fahlevi, terdakwa penyuap dalam kasus ini pada 31 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB.

Dalam percakapan yang dilakukan melalui aplikasi bertukar pesan tersebut, ada rencana pemberian uang dari Elfin kepada Firli yang kala itu masih menjabat Kapolda Sumsel. Rencana pemberian uang dilakukan sebelum Ahmad Yani hendak bertemu Firli dalam rangka silaturahmi malam harinya.

‘’Adanya rencana pemberian uang kepada Kapolda, ini tidak dilaporkan KPK ke Kapolri, padahal sudah ada perjanjian untuk supervisi. Proses penegakan hukum seperti ini yang gak benar, merusak harkat martabat orang. Apalagi ada perseteruan antara Firli dengan pimpinan KPK lama. Bisa jadi klien kita hanya tumbal untuk menjatuhkan Firli,” ucap Maqdir.

Diungkapkan Maqdin, bahwa ada permintaan Elfin kepada Robi agar staf Robi membantu mengambil kopi untuk diberikan kepada patroli dan pengawal yang berjaga di rumah Kapolda Sumsel. Dalam pembicaraan ini, Elfin meminta kepada Robi menyiapkan uang 35 ribu dolar atau senilai Rp500 juta. Bahkan, sebelum bertemu Ahamad Yani, Firli Bahuri meminta nomor ponsel bupati non aktif tersebut kepada Elfin.

“Komunikasi antara Ahmad Yani dengan Elfin baru terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Dalam pembicaraan ini tidak ada permintaan yang jelas dari Pak Yani tentang rencana pemberian uang atau sesuatu kepada Kapolda Sumsel. Melainkan Elfin yang memberikan interpretasi sesuai dengan idenya sendiri untuk kepentingannya dan berencana untuk memberikan uang 35 ribu dolar AS itu,” jelasnya.

Untuk merealisasikan pemberian uang kepada Firli, Elfin menghubungi ajudan kapolda. Lalu ajudan itu memberikan kontak Erlan yang merupakan keponakan Firli. Kemudian Elfin menghubungi Erlan melalui sambungan telepon untuk memperkenalkan diri sekaligus memberitahu bahwa ada titipan dolar dari Ahmad Yani kepada Kapolda.

“Erlan menjawab, bahwa dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada Firli. Namun dirinya menyebut kalau itu rawan dan biasanya Bapak (Firli) tidak mau. Ini memberikan indikasi bahwa Elfin betapa hebatnya dia memberikan interpretasi atas percakapannya dengan terdakwa Ahmad Yani untuk memberikan uang kepada Kapolda Sumsel melalui keponakan Kapolda,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, adanya upaya penyuapan kepada Kapolda ini tidak dikonfirmasikan penyidik KPK kepada Firli dan Erlan. Maqdin menyebut jaksa KPK hanya mengandalkan penyadapan dan berita acara pemeriksaan untuk mengungkap fakta adanya upaya penyuapan tersebut.

“Dari penyadapan ke OTT itu jaraknya hanya tiga hari. Ini ada proses mereka mau menjegal Pak Firli. Apalagi ada perseteruan antara Firli dengan pimpinan KPK lama. Inilah yang kami katakan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini telah digunakan oleh pimpinan KPK di bawah komando Agus Rahardjo untuk kepentingan lain,” tegasnya.

Menanggapi isi eksepsi tersebut, JPU KPK, Roy Riyady  menegaskan, tudingan terhadap para eks pimpinan KPK tersebut bukanlah materi eksepsi. Namun berdasarkan BAP dari terdakwa Elfin, cerita itu memang ada. Tetapi dakwaan yang akan dilakukan tidak akan mengarah ke Ketua KPK.

“Ini tidak akan dikonfrontir dengan ketua (Firli). Saya ambil contoh, misal ada orang ingin ngasih duit ke anda, yang mau dikasih tidak tahu. Fakta dari orang mau ngasih itu sah saja, tapi kan yang mau dikasih tidak tahu ceritanya,” ucapnya.

Nantinya, jaksa hanya akan menjawab substansi eksepsi dari terdakwa yang tertuang dalam 41 halaman tersebut, bukan ke tudingan terhadap para pimpinan lama KPK. “Substansi keberatannya Pasal 143 KUHAP. Lebih dari itu kita tetap pada dakwaan saja,” tandasnya. (zon)