Sekda Muratara Minta PNS Jaga Netralitas

Alwi Roham, Sekda Kabupaten Muratara. Foto: istimewa/net

MURATARA, PALPOS.ID – Sekda Kabupaten Muratara, Alwi Roham dengan tegas meminta Pegawai Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemkab Muratara, tetap memegang teguh netralitas pada saat Pilkada nanti.

‘’Sesuai dengan aturan yang ada, PNS harus netral, tidak berpihak kepada salah satu kandidat manapun,” ujarnya, Jumat (10/01/2020).

Selain PNS, imbauan agar menjaga netralitas pada masa masa menjelang Pilkada juga ditujukan bagi Pegawai Honorer. Sekda mengatakan, untuk non PNS pihaknya juga akan mengarahkan agar menjaga netralitas.

“Pegawai Non PNS juga nanti akan kami arahkan agar tidak melakukan keberpihakan dengan mendukung salah satu kandidat manapun,”tuturnya.

Netralitas PNS sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Azas ini termasuk ke dalam 13 point dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen SDM.

Pengukuran netralitas pada PNS dibagi menjadi empat indikator. Indikator tersebut antara lain netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye, dan netralitas dalam pelayanan publik.

Dari keempat indikator tersebut, pelanggaran netralitas sering terjadi pada indikator ketiga, yaitu netralitas pada kegiatan kampanye. Dalam indikator tersebut terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya.

Pertama, penggunaan media sosial tidak mendudukung aktivitas kampanye. Kedua, tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Ketiga, tidak membagi-bagi uang dan souvenir kepada pemilih. Keempat, tidak melibatkan pejabat negara dan daerah dalam kegiatan kampanye.

Selanjutnya, tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye. Keenam, tidak melakukan mobilisasi PNS lain dalam ajakan memilih paslon. Dan terakhir, tidak memberikan janji program pembangunan kepada masyarakat. (rat)