Sumsel Barat Rencana, Palapa Selatan Wacana

Nopran Marjani, anggota DPRD Kabupaten Lahat. Foto: istimewa/net

LAHAT, PALPOS.ID – Pembentukan Provinsi Sumsel Barat, kembali nyaring terdengar. Meski moratorium masih jadi penghalang pembentukan provinsi yang rencananya pemekaran dari wilayah Sumsel dan Bengkulu ini.

Namun, rencana pemekaran bukan saja Sumsel Barat, nama Palapa Selatan pun mulai berhembus. “Sumsel sudah rencana, sedangkan Palapa Selatan baru tahap wacana,” kata Nopran Marjani, anggota DPRD Lahat, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sumsel.

Menurutnya, berbagai persyaratan administrasi pemekaran Sumsel Barat, sudah disampaikan, dengan wilayah delapan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Lahat. Dilihat dari sisi wilayah, pembentukan provinsi baru, sudah terpenuhi, sebab minimal lima kabupaten/kota.

Hanya saja, salah satu syarat, bidang transportasi belum terpenuhi, yakni laut. Sebab delapan kabupaten/kota yang digadang-gadang menjadi Sumsel Barat, tidak memiliki wilayah laut.

“Tujuan pemekaran salah satunya untuk mempermudah jarak administrasi, serta mensejahterakan masyarakat. Tapi permasalahannya dari sisi transportasi. Kalau sumsel Barat hanya ada udara dan darat, tidak ada laut,” kata politisi Gerindra ini.

Sedangkan Palapa Selatan, meski baru wacana, syarat sudah terpenuhi. Palapa Selatan diwacanakan terdiri enam kabupaten/kota, meliputi Lahat, Empat Lawang, Pagaralam (Palapa), Bengkulu Selatan, Kaur dan Seluma (Bengkulu bagian selatan).

“Kalau wacana Palapa Selatan terbentuk, syarat tranportasi sudah terpenuhi, baik darat, udara, dan laut. Berbagai sumber daya alam juga melimpah di enam daerah ini. Jadi sangat mendukung. Provinsi Palapa Selatan bisa saja terbentuk kalau ada tokoh pencetusnya. Nanti semua persyaratan diusulkan, jika terpenuhi bisa diajukan ke DPR RI,” jelas Nopran.

Dari sisi sejarah, wilayah Palapa Selatan ini juga memiliki kesatuan.”Kalau saya setuju dengan Palapa Selatan. Karena secara topografi dekat dan sejarah ada wilayah Lahat itu dahulunya masuk bagian Bengkulu Selatan. Namun untuk pemekaran provinsi baru, harus menunggu dibukanya lagi moratorium,” pungkasnya. (ari)