Parpol dan Calon Kepala Daerah Hati-hati, Terbukti Mahar Politik Langsung Disanksi

Anggota Bawaslu OKU saat melakukan kunjungan ke pemda beberapa waktu yang lalu. Foto: istimewa/net

BATURAJA, PALPOS.ID – Bawaslu Kabupaten OKU mengimbau seluruh parpol, dan bakal calon kepala daerah (cakada), agar tidak melakukan mahar politik atau memberikan imbalan pada tahapan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati OKU, Rabu 23 September 2020 mendatang.

“Dalam waktu dekat, Bawaslu OKU akan menyurati parpol di OKU yang isinya imbauan tentang larangan menerima imbalan dalam Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2020,” ucap Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya, melalui Anggota Bawaslu OKU, Divisi Pengawas, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Yeyen Andrizal, Senin (13/01/2020).

Dikatakan Yeyen, sanksi menerima imbalan ditujukan kepada parpol selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi. Adapun Sanksi terhadap parpol adalah dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

“Sementara untuk calon atau pasangan calon, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pencalonannya dibatalkan,” terang Yeyen.

Selain itu, lanjut Yeyen, anggota parpol atau anggota gabungan parpol yang menerima imbalan dalam bentuk apapun selama pencalonan pilkada dapat dipidana 72 bulan. “Denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” imbuh Yeyen.

Ditambahkan Yeyen, terkait dengan larangan menerima imbalan (mahar politik) diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada Pasal 47.

“Dalam hal penjaringan yang dilakukan partai politik, Bawaslu OKU menghimbau kepada semua partai politik agar tetap berpedoman pada UU  yang berlaku,” ujar Yeyen.

Bawaslu OKU, lanjut Yeyen, tentu tidak akan mencampuri proses yang dilakukan partai politik. Pihaknya tidak tahu menahu mengenai proses yang terjadi di partai. Namun, kalau ada laporan terkait politik transaksional ini, tentu pihaknya memproses secara tegas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (eco)