Cabut Subsidi Elpiji 4 Kg Tunggu Juknis

Penjualan Elpiji 3 kg di beberapa agen Palembang masih stabil, Rabu (15/01/2020). Foto Koer/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Pemerintah lewat Kementerian ESDM bakal mencabut subsidi untuk elpiji 3 kilogram (kg). Menyikapi hal ini, Pertamina masih menunggu Juknis.

Komoditas energi rumah tangga ini bakal dijual sesuai dengan harga pasar. Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyampaikan, harga jual Elpiji 3 kg mengikuti tabung non subsidi seperti 12 kg.

Mengutip laman Pertamina, harga Elpiji 12 kg Rp 139.000 atau Rp 11.583 per kg. Jika demikian, maka harga Elpiji 3 kg menjadi Rp 34.749 per tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp 20.000.

Rifky Rakhman Yusuf Region Manager Communication & CSR Pertamina Sumbagsel mengatakan apapun langkah yang akan dilakukan pemerintah, Pertamina akan mendukung itu. “Saat ini kita masih menyalurkan LPG 3 kg seperti biasa ke agen dengan harga subsidi, Jika nantinya pemerintah  menetapkan LPG 3 Kg dijual non subsidi ke pasaran ya akan dilakukan sebagaimana ketetapan pemeirntah,” terangnya, Rabu (15/01/2020).

Disinggung soal panic buying yang bakal terjadi karena gas melon bakal mahal, Rifky mengimbau warga menggunakannya sesuai kebutuhan. “Jangan memborong gas ini dalam jumlah banyak karena khawatir harganya bakal mahal nanti karena stoknya pasti ada dan selalu tersedia,” harapnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada agen untuk tidak melakukan tindakan curang dengan menaikan harga sepihak.  “Akan kami tindak, namun untuk harga di tingkat pengecer itu bukan tanggungjawab kita lagi sebab harga jual yang kita salurkan seusia harga yang ditetapkan pemerintah pada agen,” tuturnya.

Sementara itu, Yunus salahs atu pemilik agen Elpji di Palembang menuturkan. Hingga saat ini pihaknya masih menjual elpiji 3 kg dengan harga normal, dan beluma danya lonjakan permintaan. “Masih normal di bawah Rp 20 ribu untuk elpiji 3 kg,” kata Yunus.

Ditempat berbeda, Nurul warga Pakjo menyatakan cukup keberatan jika subsidi elpiji 3 kg akan dicabut. Pasalnya, hampir semua kebutuhan seperti bianya listrik dan lainnya sudah alami kenaikan.

“Keberatan juga, harusnya adanya cara lain sehingga masyarakat yang perekonomiannya dibawah rata- rata tidak keberatan. Harapan kita pemeirntah dapat mencari jalan keluar yang lebih baik,” tutup Nurul. (har)