Perjuangkan Kenaikan Honor PPK dan PPS

Staf KPU Kabupaten Mura yang sedang menerima pendaftaran PPK dan PPS, Kamis (16/01/2020). Foto: istimewa/net

MUSI RAWAS, PALPOS.ID – Kenaikan honorarium penyelenggara pilkada atau Badan Adhoc yang ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, dengan Nomor: S-735/MK.02.02.2018, tidak bisa serta merta direalisasikan oleh KPU di daerah.

Termasuk salah satunya KPU Musi Rawas (Mura). Pasalnya aturan dari kementerian tersebut baru diterima oleh KPU Mura setelah Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPDH) sudah ditandatangani. Hal itu diungkapkan Divisi Farmasi dan SDM KPU Mura, Syarifudin, Kamis (16/01/2020).

Kendati demikian, menurut Syarifudin, pihaknya tengah memperjuangkan kenaikan honorium Badan Adhoc tersebut. “Tadi dengan difasilitasi oleh DPRD, kita membahas pengajuan penambahan dana untuk honorium Badan Adhoc,” kata Syarifudin.

Namun dari pihak eksekutif masih memerlukan waktu untuk menghitung ulang, dan mempertimbangkan penambahan dana tersebut. “Ya tadi dikemukakan masalah devisit anggaran, dan hitung-hitungannya, karena total anghota Adhoc di Mura sampai 6.000-an,” ungkapnya.

Bila usulan tambahan dana untuk kenaikan honor Badan Adhoc ini disetujui maka honor untuk ketua PPK saja perbulannya dari Rp 1,85 juta akan naik menjadi Rp 2,2 juta. “Itu untuk ketua PPK saja,” ujarnya.

Mengenai selisih honor antara ketua PPK dan anggota PPK dijelaskannya berkisar antara Rp 250 ribu. “Jumlah anggota Badan Adhoc sampai enam ribuan,” ujarnya.

Sementara itu, informasi kenaikan honorarium Badan Adhoc ini diprediksi berdampak pada animo calon peserta pendaftaran PPK.

Terbukti, dalam dua hari terkahir sedikitnya sudah lebih dari 80 calon pendaftar yang mengambil formulir langsung ke sekretariat KPU. Itupun belum termasuk mereka yang mencopy sendiri formulir dari website KPU. “Pendaftaran baru akan dimulai tanggal 18 nanti,” pungkas Syarifudin. (mar)