Lima Guru SMP Lahat Ngadu ke DPRD Sumsel

Lima Guru SMP dari Lahat saat ngadu ke DPRD Sumsel, Jumat (07/02/2020). foto istimewa

PALEMBANG, PALPOS.ID – Perjuangan lima guru SMPN 1 Jarai Kabupaten Lahat, terus berlanjut. Setelah sebelumnya ngadu ke DPRD Lahat, sekarang kelima guru itu mendatangi DPRD Sumsel.

Kelimanya diterima anggota DPRD Sumsel Alfrenzi Panggarbesi dan Rudi Hartono dari fraksi Hanura Perindo, Jumat (07/02/2020). Dihadapan dewan, lima guru tersebut mengaku tidak terima keputusan Pemkab Lahat memutasi mereka ke tempat yang baru, karena tidak pernah melakukan pelanggaran apapun.

Kelima guru dimutasi itu, Eliyati, Mery, Asmawati, Herlinda dan Asran. “Ya, kami kaget sekali sudah sebulan ini kami dimutasi secara serentak, namun kami tidak tahu alasannya apa. Karena kami hanya guru, bukan pejabat dan bagi kami mutasi ini tidak lazim,” ujar Eliyati.

Lebih lanjut Eliyati bersama empat rekannya sempat menanyakan alasan kepindahannya yang dinilai janggal. Karena kelimanya tidak mendapatkan jam mengajar di tempat sekolah yang baru.

“Kami pernah tanyakan ke dinas katanya penyegaran, sementara kepala sekolah menyatakan tidak pernah membuat pengusulan mutasi terhadap kami. Dan juga setelah kami cek ke tempat sekolah yang kami dimutasikan, tidak ada jam mengajar,” jelasnya.

Masalah ini juga sudah diadukan kepada Bupati Lahat, Cik Ujang. Namun orang nomor satu di Pemkab Lahat juga dinilai tak menberikan solusi pasti kepada lima guru tersebut.

“Kami sudah menghadap Bupati tapi sampai sekarang juga tidak ada solusi. Kalau kami melanggar atau melakukan indisipliner mana buktinya, kami tidak pernah dapat peringatan apapun,” keluhnya. “Bahkan dari kami ada yang sudah mendekati masa pensiun,” kata Eliyati dengan mata berkaca-kaca.

Sementara anggota DPRD Provinsi Alfrenzi Panggarbesi mengatakan, pihaknya akan mencoba memediasi kembali kepada Bupati Lahat, Cik Ujang.

“Kita akan coba mediasi kembali karena masalah ini sudah mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi sekarang musim ujian. Namun karena guru SMP ini adalah kebijakan Bupati, kami juga akan mengusulkan melalui jalur resmi yakni melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya. (opa)