ASN Boleh Jadi PPK, Asal Izin dari Atasan

Salah satu Peserta saat menjalani ujian tes wawancara di Kantor KPU OKU Selatan, Minggu (09/02/2020). Foto: istimewa

MUARADUA, PALPOS.ID – Perekrutan PPK oleh KPU Kabupaten OKU Selatan masih terus berlanjut. Setelah jalani tes tertulis, para peserta yang lulus tes tertulis pada 30 Januari 2020 lalu kini menjalani tahapan selanjutnya yakni tes wawancara.

Dari pantauan, setidaknya sebanyak 190 peserta dari 19 Kecamatan siap memperebutkan kursi lima anggota PPK yang akan ditempatkan di setiap kecamatan, yang nantinya akan dilantik sebagai petugas PPK.

Tes wawancara digelar di Kantor KPU OKU Selatan ini sendiri, peserta tes dibagi dua sesi dan ruangan berbeda. Yakni pagi pukul 08.00 hingga 12.00 WIB sesi pertama untuk beberapa Kecamatan. Dan sesi kedua pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Tes wawancara berlangsung selama dua hari.

Ketua KPU OKU Selatan, Ade Putra Martabaya SH, melalui Zarnubi Skom Divisi SDM Parmasi dan partisipasi Pemilih mengatakan, nantinya dari 10 peserta di setiap Kecamatan yang mengikuti seleksi wawancara, akan diambil 5 besar untuk kepengurusan PPK di kecamatan.

“Alhamdulillah pelaksanaan tes wawancara ini sesuai instruksi pusat, kita laksanakan selama dua hari. Sebanyak 190 peserta dari 19 Kecamatan dinyatakan lulus tahap seleksi tes tertulis, dan nantinya akan kita kerucutkan menjadi 5 peserta. Merekalah nantinya dilantik menjadi pengurus PPK kecamatan,” ujarnya, Minggu (09/02/2020).

Zarnubi menambahkan, pengumuman siapa saja yang lulus, akan dilakukan tanggal 21 Febuari 2020 mendatang. Sementara untuk peserta yang lulus dan terdaftar sebagai ASN di salah satu instansi pemerintahan, ucapnya, diperbolehkan menjadi bagian dari PPK. Hanya saja harus menyertakan surat izin yang diperoleh dari atasan dan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau peserta masih berstatus PNS atau ASN sah-sah saja, karena tidak ada peraturan di KPU melarang ASN ikut menjadi bagian mensukseskan Pilkada. Pihak KPU juga sudah Koordinasi dengan Bupati, dan hal ini dimaklumi. Namun dengan syarat, harus ada keterangan dan izin atasannya, dalam hal ini pastinya izin dari sekda dan BKD,” ujarnya. (tian)