Harnojoyo Warning BPPD agar Tidak Defisit Keuangan

Wako Palembang, H Harnojoyo selfie bersama pegawai saat mengunjungi Kantor BPPD, Selasa (11/02/2020). Foto : dinas kominfo palembang

PALEMBANG, PALPOS.ID – Pemkot Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari 11 pajak sebesar Rp 1,5 triliun. Karenanya, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang diminta mengejar target dan mewarning agar tidak defisit keuangan di tahun ini.

Hal ini disampaikan Walikota Palembang, H Harnojoyo usai mengunjungi Kantor BPPD Palembang, Selasa (11/02/2020). “Kita harapkan pegawai BPPD untuk bekerja keras agar target PAD dari 11 pajak tercapai,” ujar dia.

Dia menambahkan, hingga saat ini realisasi PAD masih belum optimal. “Jangan sampai 2020 ini target tidak tercapai, jika tidak kita akan defisit lagi. Diharapkan petugas pemungut pajak untuk bekerja keras,” tegasnya.

Harnojoyo mengatakan, salah satu upaya mencapai target PAD ini pihaknya melakukan revisi atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dalam revisi ini dilakukan penyesuaian nilai penarikan pajak. Hal ini juga agar tercapai target PPJ Rp 335 miliar dari tahun 2019 Rp 250 miliar.

Diketahui, target 11 pajak daerah itu diantaranya pajak restoran Rp250 miliar naik sekitar 47 persen dari sebelumnya, pajak reklame Rp50 miliar naik 100 persen dari sebelumnya, pajak hiburan Rp81 miliar, PPJ Rp335 miliar dari sebelumnya sekitar Rp250 miliar, pajak air tanah Rp90 juta dari sebelumnya Rp60 juta, juga pajak walet Rp100 juta.

“Termasuk penyesuaian nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika ada yang berkeberatan bisa langsung mengajukan ke BPPD,” katanya.

Sementara Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, pihaknya sudah memiliki strategi-strategi khusus, terutama sistem penarikan pajak sudah diterapkan di 2019, sehingga 2020 tinggal running dan tidak perlu lagi inovasi.

“Kita sudah lakukan updating data WP, maping/pemetaan pajak reklame, memaksimalkan pemasangan e-Tax tempat hiburan, restoran, hotel, parkir, reklame dan optimalisasi pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ),” jelasnya.

Penarikan pajak ini menurutnya harus diiringi aturan yang mendukung. Sehingga wajib pajak tidak membandel dan taat aturan. Optimalisasi pemasangan tapping box. Seperti di restoran, hotel juga tempat hiburan.  “Tahun ini, pajak potensial yakni restoran, reklame, parkir, BPHTB, PBB, PPJ,” tukasnya. (sef)