Gapki Terus Kawal Proses Omnibus Law

Pelantikan Pengurus Gapki Cabang Sumsel periode 2019—2024, Rabu (12/02/2020). Foto Koer/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) akan terus mengawal proses omnibus law yang diharapkan akan berdampak pada penyederhanaan regulasi di tingkat daerah sehingga memudahkan industri sawit.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Gapki di tingkat pusat terlibat aktif dalam penyusunan omnibus law yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.

“Gapki juga terus mengawal proses omnibus law hingga nantinya disahkan oleh DPR RI. Termasuk juga turunan omnibus law baik berupa PP (peraturan pemerintah) hingga Perda (peraturan daerah),” katanya, Rabu (12/02/2020).

Perampingan regulasi melalui omnibus law, kata Joko, sudah ditunggu banyak pihak, terutama kalangan pengusaha karena menjanjikan iklim investasi yang lebih baik. Apalagi, kata dia, industri sawit saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, baik karena isu eskternal maupun dari dalam negeri.

“Kita semua tahu Eropa terus membuat regulasi yang menghambat produk sawit. Oleh karena itu kita perlu kompak antara pemerintah dan pengusaha,” ujarnya. Sementara untuk tantangan dari dalam negeri, dia menjelaskan, industri sawit nasional perlu meningkatkan daya saing.

Ditempat yang sama, Ketua Gapki Sumsel Alex Sugiarto mengatakan, seringkali terjadi tumpang tindih antara peraturan yang diterbitkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Mungkin antara pemprov dan pemkab koordinasinya kurang baik. Pemprov mengeluarkan peraturan A sementara pemkab yang otonomi juga mengeluarkan peraturan yang mirip dengan A,” katanya.

Alex melanjutkan sementara pelaku bisnis harus mengikuti semua peraturan baik yang diterbitkan pemprov maupun pemkab atau pemkot. “Oleh karena itu, kami berharap omnibus law dapat menyederhanakan regulasi-regulasi di tingkat daerah,” tutup Alex. (har)