Gubernur HD Pastikan Siap Terapkan Perda RTRW

Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/02/2020). Foto: humas pemprov sumsel

JAKARTA, PALPOS.ID – Gubernur Sumsel H Herman Deru menyadari arti penting percepatan penetapan peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR OSS bagi kemajuan pembangunan daerah, guna menarik investor berinventasi ke daerah.

“Ini ibaratnya tapak pembangunan bagi daerah, mau dibawa ke mana dan seperti apa pengembangan daerah bergantung pada bagaimana rencana tata ruang wilayahnya. Saya mendorong percepatan perda tersebut,” kata HD saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

HD mengungkapkan Sumsel bahkan telah memenuhi target perda RTRW di seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi persoalan dan melaksanakannya dengan baik. “Dari paparan tadi masih ada 18 kabupaten /kota di Indonesia yang belum memiliki perda RTRW, nah Alhamdulillah kita Sumsel sudah semua,” ujar HD.

Rakor dibuka langsung Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam kata sambutannya, ada 3 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat.

“Pertama pemda segera mengagendakan propemda rancangan perda RDTR, kedua Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para Gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan,” paparnya.

Sementara Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan, Himawan Arif yang hadir sebagai keynote speech pada Rakor Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR OSS menyampaikan percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung karena RTRW adalah panglima pembangunan. 34 provinsi di Indonesia sudah memiliki perda RTRW.

“Namun demikian dari 91 kota ada 2 kota yang belum memiliki perda, kemudian dari 329 kabupaten ada 16 kabupaten yang belum memiliki perda, sehingga total ada 18 kabupaten/kota yang belum mempunyai perda RTRW,” tandasnya. (bar)