Segera Bahas 16 Raperda Usulan Dewan dan Pemprov Sumsel

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati, bersama Sekda Sumsel, H Nasrun Umar, Kamis (13/02/2020). Foto humas dprd sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – DPRD Sumsel segera membahas 16 raperda. Menyusul telah disetujuinya program Pembentukan Perda tahun 2020, di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (13/02/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, didampingi Wakil Ketua, Muchendi Mahzareki dan anggota dewan lainnya. Sekda Sumsel, H Nasrun Umar dan kepala OPD serta undangan lainnya turut hadir.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Sumsel, H Toyeb Rakembang, melalui Hj Rita Suryani mengatakan, pada tanggal 4 September 2019, Gubernur/Pemprov Sumsel dengan Surat dengan Nomor 188.34/2541/11/2019 perihal Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2020, menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda Provinsi Sumsel Tahun 2020.

Usulan dari Gubernur ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, pada tanggal 9 dan 10 Januari serta dilanjutkan tanggal 13 Februari 2020, dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2020. Ada 16 raperda yang akan dibahas, terdiri dari 3 raperda inisiatif dewan dan 13 raperda usulan pemprov.

Tiga raperda usulan dewan yakni Raperda tentang Pesantren, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta Raperda tentang Pesirah.

Sedangkan 13 raperda usulan pemprov diantaranya Raperda tentang Pembentukan BUMD Sektor Agri Bisnis, Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda), Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi.

Lalu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Provinsi Sumsel.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan kalau 16 raperda tersebut akan dibahas lebih lanjut, dalam rapat paripurna ke depannya. (opa)