Anggaran Kesehatan Disorot, Tak Sampai Lima Persen

Rapat pembahasan anggaran yang digelar di DPRD Sumsel, beberapa hari yang lalu. Foto: istimewa

PALEMBANG, PALPOS.ID – Kemendagri sudah melakukan evaluasi terhadap APBD Sumsel 2020. Namun, saat rapat membahas hasil evaluasi APBD Sumsel 2020, anggaran kesehatan, pendidikan dan 25 item yang belum dievaluasi, masih banyak disorot anggota dewan.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, didampingi Sekda Sumsel H Nasrun Umar, dan dihadiri Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muklis dan dinas terkait serta anggota Banggar DPRD Sumsel, Kamis (13/02/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho mengatakan, dalam APBD Sumsel 2020, anggaran pendidikan dan kesehatan masih belum sesuai amanah UU. Yang mana anggaran kesehatan tidak sampai 5 persen dan anggaran sektor pendidikan tidak sampai 10 persen.

Sementara dari perhitungan TAPD Sumsel, urusan pendidikan sudah mencapai 33,2 persen dan urusan kesehatan sudah mencapai 10,03 persen. “Karena baik TAPD maupun DPRD cq banggar adalah yang dievaluasi hasil pembahasannya tentunya kita perlu konfirmasi dengan yang mengevaluasi. Kalau sesama dievaluasi yaitu TAPD dan banggar, ini enggak pas. Karena banggar hari ini membahas hasil evaluasi Kemendagri, tidak mungkin kita mau berdebat banggar dengan TAPD yang sesungguhnya banggar dan TAPD menerima hasil evaluasi,” katanya usai rapat.

Pihaknya menyayangkan di Kemendagri itu sudah berpuluh tahun melakukan evaluasi APBD seluruh provinsi se –Indonesia, namun jawabannya seperti itu setiap tahun. “Bahwa 10 persen kita itu bukan anggaran dari Dinas Kesehatan saja, tapi anggaran dari dinas-dinas lain yang ada kaitannya dengan urusan kesehatan. Begitu juga urusan pendidikan sehingga mencapai angka 10,03, ini yang saya masih bingung,” katanya.

Terkait 25 item yang sempat dievaluasi juga menurut Ridho malah tidak muncul dalam evaluasi tersebut. Apalagi sudah ada lampiran ringkasan 25 jalan provinsi yang disampaikan Kepala PU BM Sumsel yang nilainya mencapai Rp 264 miliar, sudah ada rincian 25 item kegiatan tersebut. (opa)