Curhat ke Wagub, Guru Honorer Teteskan Air Mata

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya ketika menerima audensi perwakilan guru honorer, Jumat (14/02/2020). Foto: humas pemprov sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Wacana penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer di lingkungan Provinsi Sumsel.

Untuk mendapat dukungan, sejumlah perwakilan guru honorer inipun memberanikan diri curhat langsung ke Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Jumat (14/02/2020) pagi, di Kantor Gubernur Sumsel.

Para perwakilan guru dan tenaga pendidikan yang mereka namai honorer Non K (GTKHNK 35+) di Provinsi Sumsel inipun sempat bertemu beberapa saat dengan orang nomor dua di Sumsel tersebut.

Mereka menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya kepada Wagub meminta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Wagub Sumsel Mawardi Yahya, untuk dapat memberikan surat rekomendasi ke Pemerintah Pusat soal kejelasan nasib mereka.

Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK 35+), Susi Maryani menjelaskan bahwa dibentuknya GTKHNK 35+ ini merupakan guru yang mengabdi diatas 10 tahun dan rata-rata berusia di atas 35 tahun.

Mereka membentuk GTKHNK 35+ tak lain untuk meminta kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan Perpres. Dengan isinya para Guru Honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami ingin isinya mengangkat guru honorer 35+ dengan umur guru diatas 35 tahun keatas dan masa pengabdiannya 10 tahun keatas. Karena puluhan tahun mengabdi menjadi guru itu salah satu tes,” harapnya.

Sambil mengeluarkan tetesan air mata, Susi juga mengaku beberapa kendala-kendala yang dialami oleh para guru honorer mulai tidak terdaftar di BKD, melainkan hanya SK Kepala Sekolah.

“Kendala kami disini tidak punya kekuatan karena kami tidak terdaftar di BKD. Melainkan SK kami hanya SK Kepala Sekolah. Jadi kami tidak bisa sertifikasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wagub Mawardi Yahya menanggapi hal tersebut dan akan berupaya mendukung para guru honorer untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Pusat.

“Saya prinsipnya tidak masalah ini kita akan rekomendasi ke Pemerintah Pusat untuk memikirkan nasib para tenaga guru honorer,” katanya. (bar)