Wagub Sumsel Jelaskan 7 Raperda Usulan Pemprov

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya, menghadiri rapat paripurna XI DPRD Sumsel, Senin (17/02/2020). Foto: humas pemprov sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Mewakili Gubernur, Wagub Sumsel H Mawardi Yahya, menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel dengan agenda penjelasan Gubernur Sumsel terhadap tujuh Raperda Sumsel, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (17/02/2020) pagi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki. Dalam penjelasannya, Wagub mengungkapkan, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel XI (11) Tahun 2020 ini pihaknya meminta tujuh Raperda dengan masing-masing berikut.

Pertama mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rancangan Peraturan Daerah ini dijelaskan Mawardi menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempungai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan terencana, terpadu dan menyeluruh.

“Kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Selatan saat ini dilakukan dengan mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional, hal wilayah Provinsi ini mempertimbangkan kondisi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana alam dan non alam. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Sumsel berada di sebelah timur daratan Sumsel yang terdiri dari rawa-rawa dan tanah payau dan berlahan gambut. Sehingga rawan terjadi banjir saat musim hujan dan terbakar di musim kemarau,” jelasnya.

Kemudian yang kedua adalah Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Menurut Mawardi Raperda ini diajukan sehubungan adanya penyerahan kewenangan bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam pembagian urusan konkuren UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan  Daerah dimana Pemprov Sumsel mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzarekki mengatakan, bahwa pada Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel ini merupakan pembicaraan tingkat pertama mengenai penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 7 Raperda usulan Pemprov. Hal ini menindaklanjuti hasil rapat Banmus DPRD Provinsi Sumsel pada tanggal 3 Februari sebelumnya. (bar)