Dewan Bahas Raperda Usulan Pemprov Sumsel

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya menerima hasil pemandangan umum dari salah satu fraksi saat paripurna di DPRD Sumsel, Senin (24/02/2020). Foto: humas pemprov sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Wagub Sumsel Ir H Mawardi Yahya menghadiri langsung Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel, dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas penjelasan Gubernur terhadap 7 Raperda Provinsi Sumsel.

Paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Muchendi Mahzarekki, Senin (24/02/2020).

Adapun 7 Raperda dimaksud antara lain  Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Kemudian Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Sembilan Fraksi di DPRD Sumsel melalui masing-masing melalui juru bicaranya satu persatu menyampaikan pendangan umumnya. Diantaranya  fraksi PKB mengapresiasi dan menyambut baik Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana.

Sementara Fraksi Demokrat menyetujui adanya Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dimana menurutnya dengan ditetapkannya Balai Pengobatan KORPRI yang berada dilingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Balai Pengobatan yang melayani masyarakat umum sehingga membutuhkan payung hukum dalam penentuan tarif retribusinya.

“Pada prinsifnya Fraksi Demokrat dapat menyetujui Raperda Tentang Perubahan ke tujuh atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, agar pemanfaatan aset lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan kontribusi yang sebesar besarnya bagi pendapatan daerah dengan tetap mengutamakan pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah,” tambahnya. (bar)