7 Raperda Usulan Pemprov Disetujui Dewan Jadi Perda 

Gubernur Sumsel H Herman Deru menandatangani kesepakatan Raperda menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (20/03/2020). Foto: humas pemprov sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan pendapat akhir Gubernur Sumsel, terhadap tujuh Raperda pada Rapat Paripurna XI (11) DPRD Sumsel, Jumat (20/03/2020). Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Giri Ramandha N Kiemas.

Adapun 7 Raperda dimaksud antara lain  Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Provinsi Sumsel. Kemudian Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumsel. Serta Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diharapkan dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi pelaksana di lapangan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana, menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.

“Selanjutnya Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumsel,diajukan sehubungan adanya penyerahan kewenangan bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sehingga terselenggara- nya pengelolaan hutan secara efisien dan berkelanjutan di Provinsi Sumsel,” katanya.

Sementara Raperda tentang Rencana Umum Energi bagi Daerah Provinsi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memberi arah pengelolaan energi di daerah guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi daerah, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

“Hal ini didukung oleh potensi Sumber Daya Energi Sumatera Selatan seperti Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara dan sehingga Panas Bumi yang berlimpah memerlukan suatu pengelolaan secara terencana dan terkendali,” tuturnya. (nov/bar)