Bantah Dualisme, Yulius: Hanya Ada Satu Ormas PPM yang Diakui

Kepengurusan PPM Sumsel, diwakili Budiman Muchtar, wakil sekretaris saat memperlihatkan SK Menkumham, Minggu (22/03). Foto: Mizon

PALEMBANG, PALPOS.ID – Menyikapi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PPM, Berto Izaak Doko, tentang penunjukan Gerry Iskandar, sebagai Ketua Karateker Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sumsel . Membuat Yulius Aminuddin, selaku Ketua PPM Sumsel versi Ketum PPM, Sansudin Siregar, angkat bicara.

Menurut Yulius, hanya ada satu organisasi kemasyarakata (ormas) PPM yang diakui, terdaftar dan tercatat pada SK Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI yang dipimpin Ketum, Samsudin Siregar dan Sekjen, Abdilah Karyadi.

“Itu berdasarkan hasil Munas ke X PPM yang diselenggarakan berdasarkan ADRT PPM, tanggal 5 sampai 7 September 2019 lalu di JakartaPusat, untuk masa bhakti 2019-2024,” jelasnya, kepada awak media, Minggu (22/03).

Sementara, Wakil Sekretaris PPM Sumsel, Budiman Muchtar menyatakan, pihaknya juga menyesalkan keputusan DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang membekukan organisasi PPM dari tingkat pusat ke daerah.

“Sebab berdasarkan SK Ketua LVRI Nomor : Skep-45/MBLV/V/12/1986 tanggal 26 Desember 1986 tentang kedudukan organisasi Persatuan Isteri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) dan PPM, merupakan organisasi yang mandiri. Oleh karena itu, PPM tunduk dan patuh pada ketentuan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, dengan SK LVRI tentang pembekuan pengurus PP PPM, PD PPM dan PC PPM, dipastikan telah melanggar hukum karena melakukan perbuatan tanpa hak.

“Sebab, hak membekukan Ormas mutlak hanya dapat dimiliki oleh pemerintah sebagaimana diatur UU 17 tahun 2013 pasal 13 yang berbunyi pemerintah  dapat  membekukan pengurus atau pengurus pusat  organisasi kemasyarakatan,” bebernya.

Wakil Ketua PPM Sumsel, Adi Sangadi membeberkan, saat ini Berto Izaak Doko sudah mengajukan gugatan kepada Samsudin Siregar SH di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Sidang lanjutannya dijadwalkan pada Selasa 24 Maret 2020 nanti.  Artinya kepengurusan PP PPM yang dipimpin oleh Samsudin Siregar, sah sampai dikabulkannya gugatan tersebut,” ucapnya. (zon)