Gubernur HD Imbau Warga Perantau Jangan Balik Dulu

Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Wagub dan Sekda Sumsel saat memberikan keterangan pers, Minggu (29/03/2020). Foto: humas pemprov sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Di sela akhir pekannya, Minggu (29/03/2020), Gubernur Sumsel H Herman Deru menyempatkan diri memantau kesiapan operasional ODP Center di Wisma Atlet Jakabaring.

Dalam kesempatan itu Gubernur Sumsel memberikan imbauan agar masyarakat Sumsel yang saat ini berada di luar daerah Sumsel, khususnya daerah-daerah zona merah Covid-19 untuk menahan diri pulang mudik ke Sumsel.

“Dengan ini saya minta agar Warga sumsel yang ada di perantauan atau pemimpin organisasi kesukuan dan profesi yang ada di luar jangan balek dulu sementaro ini. Tahan dulu  mudiknyo kasian dengan warga di sini,” tutur HD.

Menurut HD dukungan kerjasama dan pengertian ini sangat dibutuhkan pemerintah agar lebih cepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumsel. “Bantulah kami dengan doa dan dak usah balek dulu sampai kondisi membaik. Untuk warga Sumsel yang berdomisili di Sumsel jika tidak ada keperluan mendesak tahan dulu jangan lakukan perjalanan keluar kota,” tegasnya.

Selain memberikan imbauan itu, HD juga mengajak masyarakat Sumsel untuk menjaga imunitas. Karena dengan imunitas yang baik dapat meminimalisir penularan Covid-19.

“Selain social distancing, yang tak kalah penting kita juga harus menjaga ketahanan tubuh. Jaga makan, jaga pola tidur, jaga gerak dan selalu positif thinking. Agar terbentuk imunitas yang kuat pada masing-masing individu,” tandasnya.

Menurut HD imbauan itu dikeluarkannya karena mereka yang pulang mudik dari daerah zona merah. Karena itu jika memang tidak begitu mendesak keinginan untuk pulang mudik ditunda sementara waktu.

Ditanya soal penutupan akses pintu masuk ke Sumsel termasuk soal apakah ada rencana untuk lockdown, HD mengatakan keputusan tersebut tidak bisa langsung serta merta dibuat begitu saja. Karena dampak penutupan maupun lockdown sangat  besar.

“Mengenai penutupan, apalagi itu aset milik negara tentu kita harus samakan dengan program nasional. Tidak bisa kita lakukan dengan selera sendiri, tutup sendiri tanpa memikirkan dampaknya,” ujar HD. (nov/bar)