Warga Desa Ujanmas Baru Layangkan Pengaduan

Sejumlah warga Desa Ujanmas Baru mendatangi dan melapor ke SPKT Polda Sumsel, Senin (30/03/2020). Foto: denni/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sejumlah warga Jalan Budi Karya Desa Ujanmas Baru, Kecamatan Ujanmas Muara Enim, Senin (30/03/2020), sekitar pukul 15.00 WIB, mendatangi SPKT Polda Sumsel. Untuk mencari jalan keluar atas rumah mereka terancam dikosongkan.

Ruswanto (40), bersama 7 warga desa, didampingi Kuasa Hukumnya Yudi Sutanto SH dan Idil Adha SH, melayangkan pengaduan perkara pemalsuan surat dan keterangan palsu, dengan terlapor berinisial S (40), orang berpengaruh di Desa Ujanmas Baru.

Pelapor Idil Adha SH dan korban Suprodiono Dkk bersama 7 warga desa. Dari keterangan Ruswanto dan Suprodiono, ada 49 rumah yang terancam dikosongkan.

“Tanah tempat kami tinggal, saya sendiri sejak 1972, malahan ada warga juga Pak Mayoritas sejak tahun 1965 dan Pak Madi sebelum tahun 1970, oleh terlapor S harus dikosongkan. Terlapor mengeluarkan surat pemberitahuan, katanya hasil musyawarah, ternyata setelah dikroscek tidak betul,” jelas Ruswanto ditemui di SPKT Polda Sumsel.

Menurutnya, sementara ini baru 8 warga dengan 12 rumah yang berusaha, warga yang lain belum berani dalam kasus ini. “Kita baru 12 rumah dengan 12 kk untuk sekarang. Harapannya tempat kami tidak dikosongkan, katanya dimanfaatkan untuk kepentingan umum,” tukasnya kepada Palpos.ID.

Terlapor S saat dikonfirmasi melalui ponselnya, 08212139XXXX, membenarkan soal surat pemberitahuan pengosongan tanggal 11 Februari 2020. Surat pemberitahuan merupakan hasil musyawarah bukan sepihak seperti kata warga.

“Iya itu warga yang tidak sepakat. Warga ini bukan mau dikosongkan, warga ini mau menghaki tanah, tanah desa. Saya tahu warga sudah lama tinggal di sana,bahkan sebelum itu, saya tahu itu,” tanggapnya.

Sedangkan Yudi Sutanto SH dan Idil Adha SH selaku kuasa hukum warga mengatakan, pihaknya melaporkan soal pemalsuan surat dan keterangan palsu.

“Hari ini kami upayakan kepentingan klien kami. Karena ada surat pemberitahuan pengosongan rumah bukan hasil musyawarah. Memang untuk surat tanah warga ini masih secara adat saja,” tanggap Yudi. (den)