LAPORAN KHUSUS: BUKTIKAN DENGAN PENERAPAN TEGAS

Larang Mudik, Pemda Perketat Pintu Masuk

Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan kebijakan dengan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini sebagai langkah mencegah pandemi Covid-19 yang penyebarannya makin masif saat ini.

Sikap inilah yang ditunggu-tunggu sejumlah pihak. Namun pertanyaannya bagaimana pemerintah daerah menyikapi kebijakan ini dan bagaimana penerapan di lapangan dalam hal ini pengawasan nantinya?.

Terkait putusan Pemerintah Pusat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palembang memperketat pengawasan pintuk masuk dengan membuat posko Check Point di sejumlah pintu masuk. Ini dilakukan untuk memantau jumlah pendatang, khususnya saat musim mudik nanti.

Beberapa titik check point di wilayah Palembang, diantaranya Simpang Talang Putri, Tegal Binangun, Jakabaring, Talang Jambe, Alang-alang Lebar, dan Terminal Karya Jaya. “Terkait larangan mudik, Pemkot Palembang akan terus mengikuti apapun ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kita pantau kalau memang ada yang masuk terutama dari zona merah harus diisolasi dulu di wisma atlet,” kata Wali Kota Palembang, H Harnojoyo usai meninjau langsung titik Check Point (pemeriksaan) di Terminal Karya Jaya, Kertapati.

Harnojoyo menjelaskan, peninjauan check point ini sengaja dilakukan, guna memastikan arus keluar masuknya masyarakat ke Kota Palembang. “Yang utamanya itu masyarakat yang masuk ke Palembang atau masyarakat dari luar Palembang. Dan itu kita lihat dari nomer seri plat kendaraannya,” kata Harnojoyo.

Dijelaskannya, bahwa yang dilakukan tersebut merupakan upaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna memahami tentang penyebaran Covid-19 yang saat ini terjadi.”Sekali lagi, upaya kita ini intinya bagaimana masyarakat memahami betul terkait dengan penyebaran virus corona serta langkah apa saja untuk mengantisipasi penyebarannya, itulah yang kita lakukan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam proses pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Palembang, dirinya menegaskan bahwa hingga saat ini Pemkot terus berupaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.Terpisah, Kadishub Palembang Agus Rizal mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, No 25 Tahun 2020, disebutkan selama masa Pandemi Covid-19 ini, dilakukan pengendalian transportasi terutama saat musim mudik.

Berdasarkan aturan tersebut lanjutnya, penggunaan transportasi darat dilarang. Seperti, kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang,  kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan kapal angkutan sungai dan danau.

“Dengan adanya larangan ini, otomatis akan mempersulit orang yang mau mudik. Karena semuaya stop,” kata Agus. Selain itu, lanjut Agus, dilakukan check point di beberapa titik. “Nanti Posko operasi ketupat juga tetap beroperasi dan akan mengawasi 1 X 24  jam,” tandasnya.

Sedangkan sejumlah warga mengapresiasi dan mendukung adanya larangan mudik ini.  Adi, salah seorang warga Kota Palembang mengatakan, dirinya sangat senang dengan adanya larangan mudik, sehingga dapat menekan jumlah pasien covid 19.

“Namun sanksinya harus jelas dan tegas. Jadi warga benar-benar takut untuk melanggar,” ujarnya. Menurut Adi, keputusan atau aturan larangan mudik sangatlah tepat disaat pademik covid 19. “Harus dilakukan, dan masyarakat juga harus sadar jangan membawa ‘buah tangan’ virus yang sudah merenggut banyak nyawa kepada keluarga bahkan orang tua kita,” tandasnya.

Dari OKU, Satgas Covid-19 setempat akan memperketat pintu keluar masuk ke Kabupaten OKU baik dari arah Palembang, Lampung dan Muara Enim dengan melakukan pemeriksaan seperti angkutan umum, bis antar provinsi dan travel Palembang-Baturaja.

“Ya, saat ini kita sudah memperketat pintu masuk ke OKU dari Palembang, Lampung dan Muara Enim,” kata Jubir Satgas Covid-19 OKU, Rozali, saat dikonfirmasi, Minggu (25/4). Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU, Amzar Kristofa menjelaskan, pihaknya saat ini sudah mendirikan tiga posko terpadu percepatan penanganan virus Corona atau COVID-19 untuk memantau pergerakan warga pendatang yang masuk ke kabupaten setempat.

“Tiga posko ini masing-masing dipusatkan di SPBU Lubuk Batang, Simpang Trans Batumarta dan di halaman Kantor Pemkab OKU,” kata dia. Dia menjelaskan, posko terpadu penanganan COVID-19 ini didirikan di pintu masuk ke Kabupaten OKU untuk memantau pergerakan warga pendatang dari luar daerah yang datang ke kabupaten setempat. “Khususnya warga pendatang dari Kota Palembangdan Prabumulih serta Pulau Jawa,” tegasnya.

Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Bupati Dodi Reza menghimbau Warga Rantau Asal Muba untuk  menunda pulang kampung. “Sebaiknya jangan pulang kampung terlebih dahulu, ini juga memprotect keluarga kita di kampung masing-masing,” ujar Dodi.

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin yang juga Ketua Gugus Tugas Covid 19 Musi Banyuasin, menambah sejumlah fasilitas pencegahan wabah ini. Tercatat 5 pos perbatasan di Muba telah didirikan posko. Tujuannya memutus rantai penyebaran hingga meluas ke wilayah Muba. Meski saat ini warga terpapar positif Covid-19 di Muba berjumlah satu orang, namun upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan terus dimaksimalkan seluruh stakeholder di Muba.

Dari Kabupaten OKI, pemerintah setempat melalui Kepala Dinas Perhubungan, Antonio Romadhon akan  menyesuaikan hasil ratas kementerian perhubungan yang  mana untuk memutus penyebaran covid 19 dengan adanya larangan mudik.

“Kita juga  menindaklanjuti keputusan tersebut melakukan larangan mudik dan memutar balik kendaraan yang  akan memasuki wilayah Kabupaten OKI, khususnya Kota Kayuagung” katanya, Minggu (25/4). Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya bersama dengan TNI dan Polri sudah membuat tiga pos pantau di tiga lokasi yang berbeda.

Pos tersebut diantaranya di Tugu Gading perbatasan OKI dan Ogan Ilir, kemudian pos pantau perbatasan dengan Mesuji Lampung dan satu pos pantau yang berlokasi di pintu tol Kayuagung. “Pos pantau inilah nanti yang akan melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas.” katanya.

Sedangkan untuk penyeberangan orang yang berada diwilayah Tulung Selapan sudah diturunkan tim ASDP, dimana wilayah tersebut banyak menggunakan jalur transportasi air. “Tentu kita kita tekankan agar  masyarakat dapat mematuhi dan mendukung program pemerintah yang tujuannya untuk kepentingan bersama memutus mata rantai penyebaran covid 19.” tandasnya.

Sementara Sulyaden SH, selaku Pengamat Hukum mengatakan, tradisi mudik sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama dan selama ini tidak pernah ada larangan seperti sekarang ini. “Adanya larangan mudik oleh pemerintah karena virus Corona dan korbannya sudah banyak bertambah sebagai bentuk antisipasi penyebaran yang lebih luas, maka pemerintah mengambil kebijakan pelarangan pulang kampung bagi masyarakat dan langkah ini sudah tepat,” ujarnya.

Namun selain larangan ini harus diikuti penerapan dan sanksi yang tegas, pemerintah juga harus bijaksana menerapkan aturan pelarangan mudik ini. “Ya jangan seperti  di pulau Jawa, ada satu wilayah yang pemudiknya diisolasi di rumah yang ada makhluk halus atau berhantu. Tentu hal ini bukan merupakan tindakan yang bijaksana,” ucapnya.

Sulyaden menambahkan, hendaknya pemerintah menerapkan aturan yang jelas seperti  isolasi  nanmun wajar dan manusiawi.  “Sediakan fasilitas isolasi yang memadai para pemudik itu juga bukan zombie. Justru sekarang ini yang terjadi transmisi lokal penularannya bukan lagi dibawa oleh orang luar wilayah. Jadi tinggal terapkan saja aturan dan SOP yang jelas dan tegas,” tukas praktisi hukum ini.

 Harus Diiringi Dasar Hukum

Soal larangan mudik oleh pemerinta pusat untuk pencegahan dan pengurangan virus Corona. Ada bermacam cara, antara lain dengan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Beskala Besar) dan bentuk penerapannya sendiri, antara lain ialah larangan untuk mudik.

Untuk menekan lajunya wabah Corona ini, pemerintah daerah kiranya menetapkan hukum dengan tegas. Karena untuk keadaan saat ini orang-orang memang harus dibatasi gerak sosialnya. Supaya orang-orang yang mau masuk ataupun keluar dari Palembang contohnya, harus ada pembatasan dengan pengawasan dari pihak aparat pemerintah.

Tarech Rasyid, selaku Pengamat Sosial mengatakan, dengan keadaan saat ini (larangan mudik,Red) bisa menjadikan rawan adanya korupsi. Aparat kalau dikasih uang bisa memberi izin. Dimana daerah perbatasan perlu pihak pemda untuk membuat dasar hukum. Dengan percepat Pergub, Perbup atau juga Perwali.

“Kemudian diaturnya pembatasan-pembatasan bagi masyarakat yang hendak mudik, yang pulang dari daerah lain ke daerah kita yang sudah jelas masuk di zona merah.

Hal senada dikatakan Dr M Sadi Is MH, selaku pengamat hukum. Dimana pemerintah harus membuat regulasi (aturan) larangan mudik lebaran. Kemenhub sendiri sedang menyiapkan regulasi untuk pelaksanaan kebijakan larangan mudik dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik, kebijakan Permenhub tersebut bisa menginduk pada Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Bahkan lanjutnya, kebijakan larangan mudik tersebut mempunyai sanksi karena Presiden akan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tetap mudik yang mana penerapan sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru akan berlaku mulai 7 Mei 2020.

“Oleh karena itu regulasi yang mengatur larangan mudik harus segera dibuat sehingga ketika memberikan sanksi terhadap masyarakat sudah punya dasar hukumnya karena di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law yang ciri hukumnya berbentuk tertulis,” ujar Sadi.

Sebab kata Sadi, kalau hanya berbentuk kebijakan boleh saja masyarakat melanggarnya karena kebijakan belum dianggap sebagai hukum yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat.

“Selagi belum dibuat regulasi atau hukumnya selama itu juga masyarakat yang mudik tidak bisa dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia bahwa masyarakat yang dapat dikenakan sanksi yaitu masyarakat yang melanggar hukum, melanggar hukum tersebut ialah melanggar hukum yang berbentuk tertulis atau hukumnya sudah ada. (sef/har/eco/rom/nur/uci/nov) 

KOMENTAR MEREKA:

 DR H Budiarto Marsul, Anggota Komisi I DPRD Sumsel

Dukung Penuh Pemerintah

DR H Budiarto Marsul

Kebijakan pemerintah untuk melarang masyarakat mudik lebaran sangat didukung. Apalagi semua itu dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 dan untuk melindungi keluarga di kampung dari wabah mematikan itu.

Kebijakan ini sudah ditunggu masyarakat sejak awal, untuk mengatasi penyebaran corona hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, dengan keluarnya kebijakan ini, marilah kita sama sama mengawal dan mematuhinya. Ini semua demi keselamatan kita, keselamatan keluarga kita dan keselamatan orang orang yang kita cintai di kampung.

Lebih baik kita menunda kepulangan untuk bertemu keluarga kita saat kebaran ini, tetapi kita tetap bisa menemui mereka kapan saja diwaktu yang akan datang. Dari pada kita memaksakan untuk tetap mudik, tetapi membahayakan mereka dengan membawa virus yang mematikan. Karena kebijakan ini sangat penting dan untuk keselamatan nyawa masyarakat, maka saya harap pemerintah daerah bisa mengikutinya. Termasuk memulangkan warga yang tidak taat. (opa)

Dr MH Thamrin Msi, Pengamat Kebijakan Publik

Disiplin dan Sanksi Tegas

Intinya keberhasilan kebijakan pembatasan pergerakan manusia ini tidak lain dari displin. Tanpa disiplin yang kuat maka pergerakan akan terus terjadi dengan bermacam alasan dan penularan terus terjadi yang jika terus dibiarkan maka dapat membuat kolaps sistem kesehatan kita.

Apa yang sudah mulai diterapkan di Jabotabek misalnya dengan mmembuat check point di setiap perbatasan kota/wilayah dan dijaga oleh petugas pada merupakan salah satu upaya untuk menegakkan disiplin.

Kebijakan tanpa upaya penegakan sama saja kebijakan basa basi. Dalam kaitan dengan kita, untuk menegakkan larangan mudik yang pada prinsipnya mencegah terjadinya migrasi atau pergerakan orang maka sudah sepatutnya pula dipikirkan cara-cara penegakannya.

Tidak cukup hanya dengan himbauan-himbauan belaka. Kalau benar kita sayang dengan masyarakat kita, maka kita harus sangat sangat serius berupaya menekan angka penularan ini melalui pembatasan pergerakan termasuk pencegahan arus mudik.

Caranya bagaimana? dalam kaitan dengan mudik, maka pembuatan check point di setiap titik perlintasan antar daerah/wilayah merupakan salah satu caranya. Petugas baik dari dishub ataupun TNI/Polri dapat memeriksa setiap orang yang melintas tentang keperluannya. Tentu saja di tahap pertama tidak perlu diberikan sanksi, tapi cukup informasi dan edukasi serta memaksa mereka untuk kembali.

Baru berikutnya dengan secara bertahap mengenakan sanksi yang lebih keras. Intinya, penegakan kebijakan melalui peningkatan disiplin harus menjadi kata kunci penting dalam upaya pembatasan pergerakan ini.

Lihat bagaimana beberapa negara yang menerapkan upaya pembatasan pergerakan dengan kebijakan yang lebih keras (lockdown) mulai menikmati tanda-tanda keberhasilan seperti Vietnam yang mulai merelaksasi pembatasan. Warung-warung mulai dibuka. Juga Selandia Baru yang mulai menurunkan level lockdown nya dari level 4 ke level 3 alias level kewaspadaan. Salah satu kunci penting keberhasilan mereka adalah disiplin. (uci)

 

Kombes Pol Juni SIk, Dirlantas Polda Sumsel

Putar Balik Pemudik

Kombes Pol Juni, SIK

Menyikapi larangan pulang kampung alias mudik demi menekan wabah pandemi virus Covid 19, pihak kepolisian yakni Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, menggelar Operasi Ketupan 2020, yang tujuan utamanya mencegah para pemudik pulang kampung.

Ops Ketupat digelar sedari 24 April-31 Maret 2020, untuk mencegah warga yang nekad mudik, kami  terjunkan Tim Gabungan untuk dilakukan penyekatan.  Untuk Lintas Tengah dan Lintas Timur, Kita lakukan penyekatan, misal di perbatasan Lampung, jika ada pengendara dari Lampung mau masuk ke Palembang, karena kita sekat diperbatasan, kita minta putar balik, karena tidak terlalu jauh.

Namun terlebih dahulu tentu kita, akan mengedepankan upaya himbauan yang humanis.  Bagi para pengendara yang akan mudik, kita himbau secara persuasif dan humanis. Semuanya mengedepankan sikap preemtif dan teguran semata. Jadi jelas selama Ops Ketupan disituasi Pandemi Covid 19 tidak ada itu penilangan.

Kami berharap dengan kebijakan diambil Polri ini, masyarakat juga sama-sama mendukung. Jangan karena tidak ada penilangan malah melanggar. Dengan adanya situasi seperti (Pandemi Covid 19,red) kita minta masyarakat juga tetap jaga ketertiban tidak boleh semaunya. Kita minta jaga ketertiban dan disiplin karena ini bagian dari keselamatan.

Bahkan untuk pengendara yang tidak mengenakan helm, masker dan surat-surat tidak akan ditilang. Tidak akan ditilang,  namun akan kita tegur. Kalau surat-surat kita minta hubungi keluarganya bila ketinggalan. Kalau tidak pakai masker kita ingatkan tapi inikan sudah wajib. Namun beda pula penanganan bagi bus AKAP yang nekad operasi. Sebab bagi bus ini sudah ada larangan operasional dari Kementerian Perhubungan, itu ada sanksi administrasinya. (den)