LAPORAN KHUSUS: HARUS DISIPLIN DAN PATUHI ATURAN

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Kasus Covid-19 Masuk Fase Puncak Pandemi

Perkembangan kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Sumatera Selatan (Sumsel) per hari ini makin naik. Bahkan pihak Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Sumsel mengingatkan, saat ini provinsi Sumsel memasuki fase meningkatnya kasus.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan)  yang semakin hari bertambah, Jumlah sampel yang diperiksa hingga sudah mencapai 1.042 sampel dengan rincian 714 sampel Orang Tanpa Gejala (OTG), 264 sampel PDP dan 64 sampel ODP. Sampel positif berjumlah 156, negatif 176 dan masih proses pemeriksaan 710.

Dari catatan Gugus Tugas Covid-19 Sumsel, ada penambahan 29 kasus konfirmasi positif baru. Jadi total kasus Covid-19 di Sumsel hingga kini telah mencapai 185 orang. Melihat perkembangan kasus Cobid-19 yang memasuki fase meningkat ini, apa upaya pemerintah terutama yang daerahnya sudah ‘ditandai’ zona merah.

Seperti Pemkot Palembang tetap menekanka warga disiplin selalu memakai masker jika keluar rumah dan menerapkan jaga jarak (social distancing). “Kita harapkan kalau memang tidak ada keperluan untuk tetap di rumah. Tetap terapkan protocol kesehatan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, mengganti pakaian dan mandi setelah melakukan aktifitas di luar rumah, jaga jarak, pakai masker,” kata Sekretaris Daerah Kota Palembang, Drs Ratu Dewa Msi.

Selain itu, lanjut Dewa, Pemkot juga sudah menyiapkan dengan pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan RI. Diharapkan dengan adanya PSBB ini, dapat terus menekan penyebaran Covid-19, sehingga pada masa puncak pandemic ini, jumlah  warga yang terpapar Covid-19 tidak bertambah.

“Sekarang kita tengah melakukan persiapan PSBB. Sanksi untuk warga yang tidak memakai masker juga masih diterapkan. Gugus tugas  akan bertindak tegas terhadap warga Palembang yang bandel alias masih berkerumun. Pemantauan juga tetap dilakukan di pintu masuk Palembang, khususnya jika ada warga yang mudik datang dari daerah terutama zona merah akan diisolasi,” tegas dia.

Sementara Walikota Palembang, H Harnojoyo mengajak semua elemen masyarakat mendukung gerakannya mensosialisasikan serta menjalankan proses PSBB yang tengah diberlakukan tersebut.

“Kita harapkan agar tidak ada lagi yang membandel. Kebijakan ini diterapkan untuk menyelamatkan warga Palembang, agar tidak ada lagi yang terpapar Covid-19. Ini juga satu bentuk dukungan kita kepada tenaga medis, agar mereka bisa bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena, kalau banyak yang terpapar, tentunya akan menyulitkan pelayanan kesehatan. Mari bersama kita gotong royong memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” tandasnya.

Terpisah komentar dari Ketua DPRD Sumsel terkait penanganan dan pencegahan virus covid-19 di Kota Palembang, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin SH.

Dia menyayangkan komentar yang mempertanyakan keseriusan Pemerintah Palembang dalam menanggulangi penyebaran  Covid-19 di Kota Palembang.  “Saat ini,  Walikota Palembang bersama OPD terkait dan unsur Forkopimda terus berjibaku untuk memutuskan mata rantai penyebaran dan penanggulangan virus covid-19. Bahkan, saat ini intruksi Wako Palembang Nomor 1 Tahun 2020 terkait penggunaan masker sudah diberlakukan,” tegas dia.

Selain itu soal rumah sehat lanjut politisi asal Partai Demokrat, Pemkot Palembang telah mengkoordinasikan dan membicarakan dengan pihak Pemprov Sumsel untuk minta satu tower dengan biaya dialokasikan sendiri oleh Pemkot Palembang.

Tower ini sambungnya, untuk menampung warga berstatus Orang Dalam Pengawasan, (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan, (PDP) Covid-19, meskipun satu tower tersebut disewa dengan biaya dari Pemkot Palembang.

“Namun, pihak provinsi Sumsel mengarahkan tidak perlu sewa dan tower bisa dipakai,” pungkasnya. Selanjutnya masih kata Zainal, dalam tindakan nyata, ada alokasi dana bersumber dari APBD 2020 sebesar Rp 200 miliar yang diperuntukkan 3 prioritas utama, jaring pengaman sosial, kebutuhan tenaga medis dan dalam bentuk sembako murah.

“Nah semua ini bukti keseriusan Pemkot dalam mengakomodir dampak Covid-19 di Kota Palembang”, jelasnya. Di sisi lain kata, pihaknya juga sudah beberapa kali mengikuti rapat bersama unsur Forkopimda dalam persiapan-persiapan dan evaluasi terkait dampak virus covid-19. Bahkan, bersama wawako Palembang pernah melihat langsung proses packing sembako di gudang bulog untuk memastikan, bagian-bagian dalam sembako utuh sesuai dengan yang telah direncanakan, yakni, beras 10 kilogram, minyak sayur 2 liter, gula pasir 2 liter dan 1 kilogram gandum.

“Tentu saja ini bentuk pengawasan agar masyarakat menerima sesuai dengan yang dialokasikan, dan pengawasan nantinya akan terus dilapangan hingga sembako diterima warga dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sedangkan Pemkot Lubuklinggau untuk menghadapi puncak pandemic Covid-19  lebih banyak melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaanya.

Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe (Nanan) yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Lubuklinggau menegaskan, pihaknya kini mengoptimalisasi pengawasan di kawasan tertib Covid-19 (KTC). “Setiap orang masuk kawasan ini wajib mematuhi protokol covid-19, Diantaranya wajib memakai masker, physical distancing dan social distancing,” katanya.

Penetapan KTC ini dilakukan sebagai salah satu upaya persiapan atau pra Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga jika PSBB sudah harus diterapkan, masyarakat sudah tahu aturan yang harus dilaksanakan.

Selain itu lanjutnya, pengawasan pintu masuk Kota Lubuklinggau, baik di perbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Musi Rawas Utara (Murata), juga perbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong-Bengkulu.

“Yang paling utama kita tingkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih waspada dengan menjalankan protokol covid-19, diam di rumah, memakai masker, jaga jarak maupun mengurangi aktivitas kegiatan sosial,” tandasnya.

Sementara Pemkot Prabumulih lebih menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan Covid-19 guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. “Kami akan terus melakukan sosialisasi secara masiv, agar masyarakat selalu menggunakan masker baik di rumah maupun pada saat keluar rumah, serta menekankan kepada masyarakat agar tetap berada di rumah selama pandemi covid 19 ini,” ujar Sekda Kota Prabumulih, Elman ST MM, dihubungi melalui telepon whatsapp, Minggu (03/05/2020).

Agar imbauan itu berjalan dan dipatuhi masyarakat sambung Elman, pihaknya kembali akan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama mereka yang berpenghasilan rendah. “Kita anggarkan kembali pemberian bantuan sembako,” ungkapnya.

Selain itu sambung Elman, pihaknya juga menyiapkan 9 ruang isolasi standar Covid-19 yang diperuntukan bagi masyarakat yang dinyatakan terpapar virus yang belum ditemukan vaksinnya itu. “Ada 9 ruangan yang kita siapkan di RSUD Prabumulih, kita menyiapkan ini sebagai antisipasi jika RSMH Palembang penuh,” bebernya.

Disinggung apakah Pemkot Prabumulih bakal menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan covid 19, mantan Kepala Bappeda ini menuturkan, sejauh ini hal tersebut belum dilakukan.

“Kalau masalah itu adalah kebijakan Walikota dan perlu pembahasan bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah seperti kepolisian dan TNI, kejaksaan, pengadilan negeri serta DPRD,” pungkasnya. (nov/sef/wan/mar)

 

 

Cepat Tanggap, Jangan Tunggu Wabah Meluas

 

Perkembangan kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) di Sumatera Selatan per hari kian naik hal ini  disampaikan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Sumsel beberap hari lalu.

Parahnya, bahwasanya saat ini Sumsel berada difase meningkatnya kasus dan jumlah PDPnya semakin hari akan terus bertambah. Mendengar penyataan ini, warga berharap pemerintah jangan lamban melakukan atau menetapkan PSBB. “Jangan sampai mebunuh warga mu lebih banyak lagi,” tutur Nyimas, salah seorang warga Kota Palembang.

Menurutnya, PSBB dapat menjadi solusi tepat untuk memutus rantai penyebaran corona. “Biar tidak menyebar, lebih luas lagi,” katanya. Sementara, Adzin, warga Kota Palembang lainnya meminta pemerintah jangan hanya melakukan tindakan lockdown wilayah saja, namun adakan penutupan wilayah berskala besar. ”Pademik ini tidak akan berhenti, angkanya akan terus bertambah jika ketegasan dan tidak ada tindakan untuk pencegahan lebih besar lagi,” tandasnya.

Senada dikatakan Ijal, warga Alang-alang lebar. Menurutnya, pemerintah provinsi  termasuk juga pemerintah kabupaten dan kota terutama yang sudah masuk zona merah jangan ragu dan harus tegas melakukan langkah kedepan.

“Entah itu PSBB, lockdown, karantina wilayah atau semacamnya, yang utama adalah tindakan tegas terukur dan tidak boleh ragu. Apalagi saat ini, warga terjangkit terus  bertambah. Jadi langkah tegas benar-benar dibutuhkan saat ini karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa,” ucapnya. (har/oby)

KOMENTAR MEREKA:

 

 

Dr MH Thamrin Msi, Pengamat Kebijakan Publik

 

Jelas Prioritas dan Tegas

 

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan sebagian memang sudah dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu membuat suatu kebijakan yang dinamis dalam arti setiap kebijakan yang sudah dilakukan harus terbuka untuk koreksi dan menerima umpan balik dari semua pihak.

Apapun yang akan dilakukan pemerintah seyogyanya urutan prioritasnya jelas. Prioritas paling utama adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat dan baru berikutnya adalah dampak turunannya seperti soal sosial dan ekonomi. Dengan demikian pembatasan pergerakan orang merupakan prioritas utama untuk mencegah makin meluasnya penularan.

Kemudian juga melakukan identifikasi potensi penularan yang tidak cukup hanya dengan metode tracing dan tracking yang sudah dilakukan selama ini karena seringkali matarantai kontaknya terputus.

Apalagi sudah mulai terjadinya transmisi lokal yang sudah mulai sulit dilacak kontak dengan OTGnya. Dampak dari begitu bebasnya orang keluar masuk dari satu kota atau wilayah ke wilayah lain selama ini- baru seminggu ini mulai dibuat check point-potensial bahwa OTG ada di tengah kita semua tanpa kita tahu siapa.

Sehingga pengujian berdasarkan sampel sudah harus mulai dipikirkan. Kemudian juga penguatan organisasi komunitas baik yang berbasis spatial seperti RT/RW ataupun juga profesional seperti asosiasi-asosiasi kesehatan, rumah sakit, asosiasi pengusaha, dan asosiasi profesional lainnya.

Terutama penguatan RT/RW pemerintah sudah harus memiliki sistem supervisi, pemantauan dan evaluasi terutama dengan penguatan kapasistas RT/RW untuk membangun sistem ketahanan komunitasnya.

Dan sebaiknya kebijakan yang diambil pemerintah itu bersifat komprehensif dan tidak parsial. Penundaan PSBB misalnya tanpa diikuti dengan instrumen alternatif lainnya untuk mengurangi penularan maka hanya akan memperparah situasi. Suatu kebijakan tertentu dapat saja ditunda dengan berbagai pertimbangan tapi pandemi covid-19 ini tidak pernah menunda serangannya.

Disini persoalan utamanya. Jika selama ini beberapa pihak meminta segera diusulkan PSBB bukan karena ini merupakan kebijakan paling efektif tetapi PSBB inilah bentuk kebijakan yang tersedia dan dipilih oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan sosial. Dengan demikian sebenarnya instrumen PSBB memberikan suatu kerangka legal bagi pemerintah untuk bertindak dan menegakkan upaya mendisiplinkan semua pihak untuk mematuhi kebijakan pembatasan pergerakan.

Jika merasa PSBB tidak tepat ya tidak apa-apa juga. Yang penting pemerintah punya cara dan sekaligus kerangka legal untuk menegakan kebijakan pembatasan pergerakan ini. Karena kata kunci pembatasan pergerakan adalah disiplin. Dan disiplin tidak bisa diharapkan semata dari kesadaran masyarakat karena terdapat berbagai kepentingan.

Disinilah peran pemerintah daerah sebagai implementor kebijakan diharapkan. Ini baru bicara dari sebagian sisi pencegahan. Belum lagi bicara dari sisi kesiapan sistem kesehatan kita. Bagaimana pemerintah secara proaktif terus berupaya memperkuat sistem kesehatan kita sehingga mampu mengakomodasi pengobatan masayrakat yang terinfeksi.

Pendeknya, untuk mengalahkan pandemi ini kita tidak boleh menunda karena wabahnya nya tidak pernah akan menunda. ? Kalau perlu, kita harus beberapa langkah di depan potensi serangan. Artinya harus punya kebijakan yang bersifat antisipatif dan bukan sekedar reaktif. (uci)

 

Asgianto, Ketua Komisi II DPRD SS

 

Ikuti Pemerintah

 

Jumlah penderita covid-19 terus meningkat. Bahkan diperkirakan saat ini menjadi fase puncak kenaikan virus corona. Untuk itu saya selaku wakil rakyat meminta masyarakat menerapkan apa yang diintruksikan pemerintah. Tidak usah keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Kemudian biasakanlah menggunakan masker setiap mau keluar rumah.

Selain itu, jagalah jarak dengan orang lain minimal 2 meter, dan rajin rajinlah untuk cuci tangan agar daya tahan tubuh kita kuat, biasakanlah konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kalau ini diterapkan Insya llah kita semua akan terlindungi dari corona, dan masa sulit ini bisa dilalui dengan minimal korban. (opa)

 

H Kuryana Azis, Bupati OKU

 

Awasi Ketat Pemudik

 

Untuk penyebaran wabah corona, Pemkab OKU melakukan penambahan posko terpadu di perbatasan kabupaten setempat guna memantau pergerakan pemudik menjelang lebaran tahun ini.

Seperti penambahan posko terpadu di perbatasan di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang ini dinilai sangat tepat karena sebagai pintu masuk ke Kabupaten OKU.

Penambahan posko dari empat titik yang sudah ada saat ini dilakukan guna memantau pergerakan pemudik ataupun warga pendatang yang masuk ke Kabupaten OKU untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Begitu juga posko di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Pengandonan perlu ditambah agar pemantauan arus mudik semakin maksimal. Seiring dengan bertambahnya jumlah warga yang  terkonfirmasi positif COVID-19, Pemkab OKU juga akan menyiapkan gedung Lokalitbang Depkes OKU untuk dijadikan cadangan tempat isolasi pasien.

Jadi selain Hotel Baturaja, gedung Lokalitbang Depkes OKU ini juga akan disiapkan untuk dijadikan tempat isolasi pasien suspect Corona. Saya berharap agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan tetap berada di rumah selama pandemi COVID-19 guna memutus rantai penyebaran virus Corona di wilayah setempat. Termasuk juga tidak melakukan mudik lebaran ke kampung halaman guna memutus rantai penyebaran virus Corona. (eco)