LAPORAN KHUSUS: Pengawasan Ketat dan Sanksi Tegas

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Larangan Mudik Bagi ASN Rentan Dilanggar

KEBIJAKAN pelarangan mudik sudah dikelurkan Presiden Jokowi untuk masyarakat pada lebaran tahun ini, namun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat tetap mengeluarkan kebijakan khusus untuk itu.

Alasan kebijakan khusus yang bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 ini, karena dilatari bahwa ASN di setiap jenjang mempunyai fasilitas tersendiri sehingga kemungkinan akan sangat rentan untuk dilanggar.

Menyikap kebijakan pemerintah pusat ini, Pemkot Lubuklinggau dengan tegas melarang ASNnya mudik apalagi Lubuklinggau sendiri sudah masuk zona merah covid-19.

‘’Larang mudik dari pusat sudah otomatis berlaku di Lubuklinggau,” tegas Walikota Lubuklibggau, H SN Prana Putra Sohe, Selasa (05/05/2020).

Dikatakan Prana Sohe, jika masih ada ASN di lingkungan Pemkot Lubuklinggau nekad mudik lebaran, dirinya memastikan langsung ditindak tegas inspektorat karena sanksi bagi ASN yang melanggar sudah jelas.

‘’Sanski disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 tentang disiplin,” ucapnya. Sesuai PP No 53/ 2010 itu lanjut Prana, sanksi  bisa berupa peringatan, penundaan kenaikan pangkat, bahkan bisa sampai diberhentikan.

Penerapan aturan dilarang mudik bagi ASN juga berlaku di Pemkab OKU Timur (OKUT). Kepala BKPSDM OKUT, Sutikman mengatakan, telah meneruskan surat edaran dari Menpan-RB ke setiap instansi yang ada.

‘’Surat edaran sudah kita sampaikan ke masing-masing OPD. Termasuk juga instruksi Bupati kepada ASN yang berasal dari zona merah seperti Baturaja juga diminta untuk bekerja dari rumah saja dulu atau WFH,” tegasnya, Selasa (05/05/2020).

Terkait sanksi kepada ASN yang melanggar, dikatakan Sutikman menunggu arahan dari bupati. Disinggung pengawasan, Sutikman menegaskan, itu diserahkan ke pimpinan masing-masing OPD.

Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab OKUT, Putri mengatakan, siap mengikuti himbauan pemerintah terkait larangan mudik bagi ASN tersebut. Putri yang berasal dari kota Palembang ini, sudah memutuskan untuk tidak mudik ke kota Palembang dan berlebaran di OKU Timur.

‘’Kita memaklumi situasi yang ada seperti saat ini. Tentunya ini untuk kebaikan bersama. Jadi saya dan suami yang juga tugas di OKU Timur sudah memutuskan untuk tidak mudik,” ujarnya.

Langlah yang sama dilakukan Pemkab Muba. Dimana sang Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA menginstruksikan,  ASN tidak bepergian ke luar daerah terutama ke wilayah dengan berstatus zona merah.

Instruksi ini tertuang pada Instruksi Bupati Muba Nomor: 800/475/BKPSDM/2020 Tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negeri di Lingkungan Pemkab Muba Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

‘’Kalau masih tetap bepergian ke luar daerah, kita akan jatuhkan sanksi pemotongan TPP 3 persen hingga hukuman disiplin sedang sampai berat,” tegas Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA, Senin (04/05/2020).

Salah seorang ASN Pemkab Muba yang enggan disebutkan namanya mendukung instrukai bupati tersebut. ‘’Ya kita harus mentaati peraturan telah ditetapkan, jangan pergi atau pun pulang ke daerah kita yang terkena zona merah,” ucapnya.

Terpisah, sejumlah warga di Kota Palembang siap mematuhi ketentuan pemerintah namun mereka juga meminta aturan tegas ke semua pihak tanpa kecuali. Elies Suryani, salah seorang warga Kota Palembant sangat setuju kebijakan larangan mudik . ‘’Bagus, ini sangat tepat. Semua harus tidak mudik,” katanya.

Sedangkan Layla, warga lainnya  mengungkapkan ASN harus mengukuti aturan tersebut. ‘’Sanksi itu harus ada, seperti tidak menggunaan masker beberapa hari lalu apakah masih diterapkan dan sanksi untuk larangan mudik ini juga lakukanlah mulai dari sekarang,” harapnya.

Yana, salah seorang ASN di lingkungan Pemkot Palembang mengatakan, dirinya siap mengikuti aturan yang ada. Pasalnya, hal ini tidak hanya penting untuk diri sendiri namun untuk hajat orang banyak.

‘’Yang jelas kita jangan egois, karena corona bukan virus biasa yang hanya menyebabkan orang demam ringan tapi mematikan dan kebijakan pemerintah harus kita jalankan serius,” terangnya.

Sementara Akademis Kota Palembang, Anang Walian mengatakan, pimpinan satker ASN masing-masing harus mnempertegas sanksi larangan mudik tersebut. ‘’Misal diberikan peringatan keras, dimutasi ke tempat yang lebih sulit atau ditunda promosi jabatannya,” terang Walian. Selain itu lanjut Walian, juga perketat pengawasan ketat (Waskat) jadwal masuk pasca cuti bersama.

‘’Biasanya masih banyak yang telat masuk kerja dan ketika ingin pulang ke tempat kerja masing-masing kan, bisa dicegat dicek point di posko pemeriksaan larangan mudik. Jadi pada prinsipnya tetap pada pengawasan dan sanksi tegas,” pungkasnya.

Memiliki Fasilitas, Rentan Melanggar

Walaupun kebijakan pelarangan mudik lebaran 1441 hijriah khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ditegaskan pemerintah pusat namun potensi dilanggar tetap ada.

Dr M Sadi Is MH, selaku Pemerhati Sosial mengatakan, larangan mudik harus merata ke semua pihak bukan hanya ASN namun kebijakan pemerintah yang khusus melarang abdi negara itu mudik tentu harus diapresiasi.

“Persoalan sekarang, apakah ASN dapat mematuhi kebijakan tersebut apalagi, ASN juga harus menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kebijakan ini juga harus diiringi sanksi yang tegas. Artinya lanjut Sadi, jika ada oknum ASN yang nakal dan nekad mudik tahun ini, harus diberi sanksi tegas.

“Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif seperti penurunan pangkat bahkan hingga sanksi pemecatan. Memang pelanggaran terhadap pelarangan mudik ini memang rentan dilanggar oleh ASN, karena ASN memiliki falisitas dan alasan seperti ASN tersebut beralasan sambil menjalankan tugas atau dia memiliki surat tugas dan lain sebagainya,” tandasnya.

Dasar hukum sambung Sadi, juga sudah ada yakni Permenhub Nomor 25/2020 tentang pelarangan Mudik 1441 H. “Jadi payung hukum ini tak hanya bagi ASN tapi juga masyarakat umum. (mar/uci/rom/har/ard/nov)

 

KOMENTAR MEREKA:

DR. H. Budiarto Marsul, Anggota DPRD Sumsel

Berlaku untuk Semua

KEBIJAKAN pemerintah untuk melarang ASN mudik saat lebaran, harus dilihat dari sisi positifnya. Karena larangan itu dilakukan dalam rangka memutus penyebaran covid  19 di tanah air. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus didukung dan dapat dimaklumi oleh semua AS di tanah air, terutama di Sumsel.

Dr. Febrian SH MH, Ahli Hukum Tata Negara

Pengawasan Berjenjang

EFEKTIFKAH tata pamong sampai ke unit terendah. Prinsip umum dari organisasi pemerintahan adalah berstruktur vertikal, sehingga tiap jenjang jabatan dapat mengawasi keseluruhan ASN di lingkup organisasi.

Tentu saja, selain saling mengawasi secara berjenjang, pimpinan tertinggi harus dapat mengayomi prilaku patuh pada kebijakan untuk tidak mudik. Karena memberikan tauladan dan contoh itu sangat penting demi tegaknya kebijakan dan aturan yang sudah dibuat. (uci)

Sunaryo, Kepala BKPSDM Muba

Dianggap Tak Masuk

INSTRUKSI untuk tidak mudik berlaku kepada setiap pegawai di lingkungan Pemkab Muba. Untuk ASN selain sanksi disiplin sedang hingga berat juga akan dijatuhkan sanksi.

Salah satunya pemotongan TPP 3 persen. Instruksi ini sudah diedarkan ke setiap OPD di lingkungan Pemkab Muba. Untuk teknis dan pengawasannya sendiri, semua  Kepala OPD melakukan pengawasan ASN di lingkungannya masing-masing.

Pertama Apabila ke luar daerah, saat kembali ke Muba perintahkan ASN  tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari dan dianggap tidak masuk kerja sehingga dikenakan pengurangan TPP 3 persen perhari dari penilaian disiplin kerja dan bagi pejabat administrasi jabtannya ditunjuk PLH.Bila mengulangi diproses hukuman disiplin sesuai PP 53/2010. (rom)