Tak Terima Namanya Dicemarkan di FB, Kades Lapor Polisi

Kepala Desa (Kades) Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah OKU Selatan, Helmi Purbaya melapor ke Polres OKU Selatan, Selasa (19/05).

MUARADUA, PALPOS.ID – Kepala Desa (Kades) Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Helmi Purbaya menyambangi Markas Kepolisian Resort (Mapolres) OKU Selatan, Selasa (19/05).

Helmi yang datang didampingi keluarga serta Pimpinan Lembaga Aliansi Indonesia OKU Selatan, Sutaryo, ini menyebutkan kepada awak media jika kedatangannya ke Polres OKU Selatan untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks yang dituduhkan kepadanya.

Dia menceritakan, kasus pencemaran nama baik ini terjadi di media sosial Facebook (FB). Di mana, sebuah akun Facebook atas nama Gmpd OKU Selatan memposting tulisan yang menuduh pemerintah desa dalam pelaksanaan penyerahan bantuan dinilai bermain-main dan memanipulasi data dalam penyalurannya.

Selain itu, akun Facebook tersebut juga mengatakan bahwa sebagian warga yang sudah terdaftar di program PKH dan Bantuan Non Tunai (BNT) tetap dapat BLT dana desa serta bantuan beras dari Pemda OKU Selatan dipungut biaya.

Tak hanya itu, ucap Helmi Purbaya, akun tersebut juga mengatakan bahwa Zamroni yang merupakan adik kandung dari kepala desa dan keluarga inti lainnya yang dinilai mempunyai kemampuan finansial yang cukup mapan, terdata juga sebagai penerima BLT dana desa.

Selain itu, ucap Helmi, akun tersebut juga menyebutkan jika istri dari Kepala  Dusun 2 atas nama Surnatak yang juga tercatat sebagai penerima PKH, juga terdata sebagai penerima Bansos Covid-19.

Akun Facebook tersebut, kata Helmi lagi, juga menyebutkan terdapat beberapa warga yang nama dan nomor KK tercatat sebagai penerima bantuan beras 10 Kg dari Pemda OKU Selatan, tapi kenyataanya tidak mendapatkan alias hanya terdata.

“Akun Facebook itu menuding rata-rata penerima BLT DD dan bantuan sembako adalah keluarga dan kerabat dekat dari Kades. Tanpa memperhatikan status sosial dan mengabaikan standar kriteria warga penerima bantuan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah,” terangnya.

Akibat tudingan di akun Facebook tersebut, ungkap Helmi, banyak warga yang memenuhi kriteria seperti yang kehilangan pekerjaan dan mempunyai penyakit kronis menahun hanya bisa gigit jari karena tidak didata sebagai penerima Bansos Covid-19, baik sembako, BLT DD dan program sembako murah.

“Juga disebutkan BLT dana desa pun tidak laksanakan dengan sistem door to door sesuai yang diinstruksikan pemerintah. Melainkan dengan cara mengundang penerima BLT DD di balai desa dan menciptakan kerumunan,” katanya.

Atas segala tudingan tersebut, selaku Kades Tanjung Kemala, ungkap Helmi Purbaya, dirinya menepis semua yang disampaikan oleh akun di grub Facebook Suara OKU Selatan, itu adalahtadalah benar.

“Untuk itu, saya meminta kepada pihak Kepolisian agar menindaklanjuti laporan saya dan mengusut pelakunya untuk segera ditangkap. Karena ini sudah menyangkut pecemaran dan mencatut baik nama pribadi saya dan nama Desa Tanjung Kemala,” pinta Helmi.

Sementara itu, Kapolres OKU Selatan AKBP Zulkarnain Harahap, SIK melalui Kasatreskrim AKP Kurniawi HB sebagaimana yang disampaikan oleh Penyidik Pembantu Pidana Khusus (Pidsus) Brigpol Agus Setyo Wawan SH, membenarkan adanya laporan yang diterima pihaknya terkait perkara berita hoaks yang dituduhkan kepada Kepala Desa Tanjung Kemala yang dilakukan oleh pemilik Akun Facebook bernama Gmpd OKU Selatan tersebut.

“Untuk pelapor sudah kami periksa yakni atas nama Helmi Purbaya, jabatannya sebagai Kades Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah OKU Selatan,” tuturnya.

Terkait laporan ini, ucapnya, pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti kasus tersebut dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap penguna akun sosial Facebook tersebut.

“Untuk kasus ini, penyebar berita hoaks  danp nama baik bisa dikenakan pasal 14 dan 15 UU 1/1946 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,” tegas polisi berpangkat Brigpol tersebut. (tian)