Layanan Publik di OKI Siap Songsong Era New Normal

H Iskandar SE, Bupati Kabupaten OKI. Foto: istimewa/net

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Bupati OKI H Iskandar SE menyiratkan rencana menerapkan skema new normal terutama sektor layanan publik di OKI.

Hal itu diungkapkannya saat melantik 184 pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas dilingkungan Pemkab OKI, Rabu (27/05/2020).

Meski dalam kondisi menghadapi Covid-19, Iskandar mengatakan pelayanan kepada masyarakat wajib dan tak boleh terhenti. Untuk itu tambah dia perlu disiapkan protokol pelayanan dengan konsep new normal tersebut.

“Bagaimana melayaninya dengan konsep new normal karena kita dituntut kerja cepat, memenuhi kehendak masyarakat,” ujar dia. Untuk itu, awal Juni, Iskandar bersama jajarannya akan merumuskan langkah-langkah penerapan new normal disektor layanan publik sembari menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

Dikatakannya, di OKI memang tidak menerapkan PSBB namun secara aplikatif sudah melakukan PSBB. “Selama ini kita sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat, mulai dari belajar di rumah, bekerja hingga ibadah di rumah serta pemeriksaan yang ketat. Memang ini bukan PSBB,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dengan adanya relaksasi ini diharapkan masyarakat lebih santai dan tidak stres baik secara psikis maupun ekonomis. sehingga bisa kembali produktif.

“Berjamaah di masjid, masyarakat kembali beraktifitas, tapi tetap memperhatikan tiga hal mencegah penularan yaitu jaga jarak, jaga kebersihan, dan tetap jaga fisik atau imunitas kita dengan cukup konsumsi makanan bergizi,” ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab OKI untuk bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang Covid-19.

“Saya pikir dua bulan cukup kita mengenal Covid dan bagaimana menerapkan prokes, dan tentunya kita tetap waspada dengan tidak ada rasa mencekam,” katanya.

Terkait bantuan sosial yang saat ini disalurkan pemerintah, dijelaskannya, akan melihat kembali kondisi dilapangan. “Terkait stimulus sosial itu tetap menunggu keputusan dari kementerian yang berwenang dan presiden. Kalau saya pribadi dan diberi kewenangan selaku Bupati tentunya tetap akan berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat, karena tidak mungkin langsung membaik,” tandasnya. (nur)