Pasal Pembagian BLT, Kantor Desa “Digoyang” Warga

Warga Desa Suka Mulya Kecamatan Betung melakukan unjuk rasa di halaman kantor desa, Rabu (27/5). foto : malyadi palpos.id

Ketua BPD Sebut Mosi Tidak Percaya

BETUNG, PALPOS.ID – Ratusan warga Desa Suka Mulya Kecamatan Betung mengelar aksi demo di halaman kantor desa setempat. Berbagai lapisan masyarakat memadati sekeliling kantor pelayanan publik tersebut.

Massa mempertanyakan kejelasan realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan alokasi Dana Desa (DD), dimana peruntukannya untuk warga yang terdampak Covid-19. Pasalnya banyak diantara mereka tidak menerima, meskipun secara kriteria berhak mendapat bantuan.

Ketua BPD Desa Suka Mulya Joko Siswanto, mengatakan aksi yang dilakukan warga sebagai mosi tidak percaya akibat ketidak transparanan Pemdes dalam penyaluran dana BLT. Pasalnya BLT yang telah disalurkan pada warga yang menerima diduga tidak tepat sasaran.

“Saya mendampingi warga yang mengelar aksi demo, menuntut Pemdes transparan dalam menyalurkan dana BLT. Sebelumnya warga pernah menyuarakan tuntutan mereka, hari ini merupakan aksi yang kedua kalinya,” terang dia.

Lanjut dia, hasil musyawarah dan penetapan penerima BLT DD tahap pertama, Pemdes Suka Mulya bersama BPD mengeluarkan 177 KK penerima BLT. Namun data yang muncul dari nama-nama dari 177 KK berbuntut aksi demo seperti yang dilakukan warga.

“Setelah nama keluar dan pembagian BLT dilakukan Pemdes, terjadi persoalan di tengah-tengah warga sebab banyak BLT yang diserahkan meleset dari harapan,” sambung dia.

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa menuntut kepala desa menarik kembali uang BLT yang telah dibagikan agar membagikannya secara merata. Salah seorang warga benama Eka, menurutkan banyak warga mampu dan memiliki warung justru mendapat BLT.

“Pemdes tidak transparan, secara diam-diam membagikan BLT malam hari. Penerimanya juga tidak tepat sasaran, ini kan bahaya,” ungkap dia sembari unjuk rasa.

Terkait aksi demo yang dilakukan oleh warganya, Kepala Desa Suka Mulya Eko Santoso menyatakan, pihaknya telah bekerja sesuai prosedur dan juknis dalam penyaluran BLT DD tahap pertama tahun 2020.

“Tuntutan massa tidak masuk akal, meminta uang BLT yang telah dibagikan ditarik kembali lalu dibagikan secara merata. Ini tuntutan yang tidak mendasar dan keliru,” tegas dia.

Menanggapi tudingan penyaluran BLT tidak tepat sasaran, Eko mengaku telah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur. Bahkan data yang diambil benar-benar langsung dari RT hingga ke kepala desa.

“Bila warga ingin penerima BLT DD tahap 1 ini kita revisi, ketika pencairan BLT tahap 2 semua warga kita libatkan dan kita tunjukan data penerimanya secara transparan,” pungkas dia. (*)