Matangkan Pilkada, Ombudsman dan DPD Warning KPU

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menggelar rapat sarasehan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tajuk Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang juga membahas langkah-langkah kesiapan Pilkada, Selasa (02/06/2020). FOTO: PUSPEN KEMENDAGRI FOR FIN/istimewa

JAKARTA, PALPOS.ID – Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mulai melakukan koordinasi terkait kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Meski demikian langkah yang diambil tentu penuh risiko, jika protokol kesehatan tak diindahkan. Warning ini pun disampaikan Ombudsman dan DPD RI.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan pelaksanaan Pilkada tidak bisa ditunda, untuk menghindari kekosongan pimpinan pejabat di daerah. ”Tidak ada opsi lain, banyak jabatan yang akan berakhir pada Februari 2021, menunda Pilkada tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah daerah,” terangnya pada rapat sarasehan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tajuk Sinergi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, Selasa (02/06/2020).

Meski demikian Bahtiar memastikan Pilkada serentak akan menggunakan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada guna mencegah penyebaran infeksi Covid-19. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan kondisi dan menciptakan tatanan normal baru yang produktif dan aman bagi masyarakat.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala meminta penyelenggara pemilihan umum untuk memperhatikan sisi abnormal dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa normal baru.

”Kami melihat bahwa pelaksanaan pilkada itu akan berlangsung dengan ketentuan dan anggaran yang normal, padahal situasinya abnormal. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi sumber permasalahan maladministrasi yang akan mengganggu kualitas daripada Pilkada tersebut,” ujar Adrianus.

Terpisah, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengingatkan KPU agar memperhatikan kesehatan masyarakat jika tetap menyelenggarakan Pilkada serentak di tengah masa pandemi Covid-19. Salah satu pimpinan DPD asal Provinsi Bengkulu ini bahkan meminta KPU bertanggungjawab jika saat pencoblosan Pilkada yang dilakukan Desember mendatang malah menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

”Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan, tetapi saya ingatkan tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar,” kata Sultan dalam keterangan tertulisnya. (fin/ful)