Apriyadi : DAU Muba Sudah Ditransfer 8 Mei 2020

Sekda Muba, H. Apriyadi (kiri) didampingi Kepala BPKAD, Mirwan Susanto memberikan keterangan pers terkait transfer DAU di ruang kerja Sekda, Jumat (5/6)

Pemkab Muba Patuhi SKB Dua Menteri

SEKAYU, PALPOS.ID – Penundaan 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerintah daerah pada Mei 2020, penyebabnya lantaran tidak mematuhi SKB dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Untuk diketahui SKB tersebut nomor : 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK nomor : 35/PMK.07/2020.

”Alhamdulillah, penundaan DAU 35 persen lantaran tidak mematuhi SKB dua menteri, tidak dialami Pemkab Muba,” kata Sekretaris Daerah Muba. Drs. H. Apriyadi, M.Si, Jumat (5/6).

Apriyadi mmengatakan, seperti yang diberitakan di media yang menginformasikan ada 13 Pemda di Sumsel termasuk Muba yang ditunda transfer DAU adalah tidak benar.

“Kalau Pemkab Muba sudah ditransfer pada 8 Mei 2020, sisa DAU-nya sebesar Rp10 miliar lebih. Jadi, kalau Pemkab Muba tidak ditunda karena sudah menyesuaikan anggaran serta mematuhi SKB dua Menteri dan PMK No.35/PMK.07/2020,” tegas Apriyadi.

Dijelaskan, memang benar ada pemerintah daerah yang dilakukan penundaan termasuk di Sumsel. “Ketika Kemenkeu mengeluarkan peraturan tersebut, Pemkab Muba langsung melakukan penyesuaian,” bebernya.

Sementara, Kepala BPKAD Muba, Mirwan Susanto menjelaskan Pemkab Muba sudah menyesuaikan dan melaporkan pada 23 April 2020. “Setelah melapor dan menyesuaikan, pada 8 Mei 2020 sisa DAU sebesar Rp10.138.258.550 (35 %),” terangnya.

Dikatakan Mirwan, setelah Pemkab Muba dilakukan transfer ada beberapa perwakilan Pemda di Sumsel yang berkonsultasi dengan Pemkab Muba agar bisa juga memenuhi SKB dua Menteri dan PMK No.35/PMK.07/2020.

“Jadi pada 28 Mei 2020, berdasarkan radiogram yang dikirim dari Kemenkeu untuk di Sumsel ada 1 pemerintah provinsi dan 3 pemerintah kabupaten/kota di Sumsel yang masih ditunda transfer DAU-nya,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala BPPRD Muba, Riki Junaidi AP MSI menjelaskan,  DAU untuk bulan Mei sebesar Rp18.828.194.450 karena dalam hal ini Muba sempat ditunda pembayaran DAU sebesar Rp10.138.258.550, (35 %), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU Terhadap Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD TA 2020.

“DAU formula pada periode sebelumnya per bulan menerima sebesar Rp34.935.828.000. DAU memang mengalami penurunan sesuai dengan Perpres 54/2020 dan PMK 35/2020 sekitar 11,83 persen,” pungkasnya.(*)