LAPORAN KHUSUS: SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Kebijakan Tapera, Gaji ASN dan

Pekerja Swasta Bakal Dipotong

Ditengah pandemi covid-19, yang belum tahu kapan akan berakhir, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Kebijakan itu yakni memangkas alias memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta dalam bentuk Tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Pemotongan gaji tersebut totalnya sebesar 3 persen dari total gaji yang diterima. Jumlah 3 persen itu masing-masing 2,5 persen bagi ASN dan pekerja swasta dan sisanya 0,5 persen dari instansi dan pemberi kerja (pihak perusahaan).

Dasar dari kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP ini telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Terkait kebijakan ini, Dr MH Thamrin Msi, selaku Pengamat kebijakan Publik mengatakan, kebijakan ini baik yakni untuk membantu para ASN dan pekerja swasta guna mendapatkan perumahan yang layak.

“Yang perlu dipertanyakan adalah momentum dan bagaimana cara teknisnya,” ujar Thamrin. pemotongan 3 persen lanjut Thamrin, bukan angka yang ringan terlebih bagi mereka yang berpangkat rendah dengan gaji yang relatif rendah juga dan akan lebih terasa memberatkan jika potongan ini segera diberlakukan.

“Akan sangat terasa beban mereka terlebih bagi pekerja mandiri yang baru saja merasakan kenaikan BPJS sekarang harus pula menanggung beban iuran tapera,” tandasnya.

Apalagi kata Thamrin, bagi pekerja swasta akan tambah terpuruk saat pandemi ini kareba upah mulai dipotong, insentif nggak dapat. “Lalu ancaman PHK membayang. Eh, datang pula iuran tapera. Ringkasnya, walau didassari ide baik tapi harus dipikirkan juga momentumnya,” ucapnya.

Disaat pandemi saat ini sambung Thamrin, beban masyarakat sudah berat kemungkinan akan bertambah berat karena kebijakan Tapera ini. Dari sisi teknis lanjutntya, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Seperti kapan kita bisa mulai memanfaatkan tapera ini. “Walaupun di UU sudah disebutkan setelah 12 bulan, pertanyaannya adalah apakah dapat langsung dimanfaatkan? seberapa besar? berapa bunganya?,” ujar Thamrin penuh tanya.

Pada akhirnya terang Thamrin, kebijakan Tapera tidak akan jauh berbeda dengan lembaga pembiayaan seperti yang ada selama ini. “Hanya saja bedanya pada harapan semoga suku bungan ya bisa jauh lebih rendah. Juga harapan semoga dana yang dikumpulkan ini dikelola dengan baik dan amanah,” imbuynya.

Senada dilontarkan Dr M Sadi Is MH, selaku pengamat sosial, ekonomi dan hukum Sumsel. Menurut Sadi, kebijakan Tapera memberatkan pegawai dan pekerja swasta Indonesia termasuk di daerah seperti Sumsel.

“Karena gajinya (ASN dan pekerja swasta,Red) selalu dipotong dengan berbagai jenis seperti dijelaskan di atas, padahal kesejahteraan bagi pegawai itu bukan hanya dirinya saja namun kesejahteraan untuk keluarganya,” ucapnya.

Saat ini kata Sadi, yang menjadi indikator supaya tidak meningkatnya angka korupsi di Indonesia maka salah satu cara ialah meningkatkan kesejahteraannya. “Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan Tapera jangan sampai kebijakan tersebut banyak menimbulkan kritik, dengan alasan gajinya yang selalu dipotong,” ujarnya.

Apalagi lanjut Sadi, sudah ada program Kementerian PUPR yaitu program membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan dijamin oleh negara pendanaannya.

“Terkait kebijakan Tapera ini, saya menyarankan, baiknya pemerintah harus transparan dalam menerapkan kebijakan Tapera ini karena saya menilai kebijakan ini membuka peluang korupsi karena terlau banyak melibatkan kementerian dalam mengelola dana Tapera ini,” tandasnya.

Sedangkan Muhammad Randicha Hamandia S KomI Msos, selaku akademisi mengatakan, kebijakan Tapera harus ditinjau  ulang karena timingnya belum tepat katena masyarakat dibebani soal kebijakan BPJS, kebaikan listrik dan lain-lain.

Pada intinya, yang terpenting adalah bahwa masyarakat akan mendukung kebijakan ini apabila tepat dalam segala aspek dan memang bertujuan untuk kepentingan masyarakat bersama.

Sedangkan ASN dan warga pekerja swasta kecewa dengan kebijakan tersebut dan dinilai pemerintah memaksa menarik uang masyarakat.

Sebelumnya masyakat dipaksa untuk ikuti BPJS sekarang Tabungan perumahan rakyat (Tapera). Tapera adalah kebijakan Pemerintah untuk pemotongan iuran 3 persen terhadap PNS, TNI/Polri, termasuk pekerja swasta.

Hery, salah seorang karyawan ASN yang namanya disamarkan mengaku, jika dia terbeban dengan kebijakan Tapera tersebut. “Jangan dipaksa, jika ada yang mau boleh saja. Jadi masyarakat bisa bebas memilih,” jelasnya.

Senada dikatakan Ic, salah seorang karyawan salah satu perusahaan BUMD ini menyatakan, jika kebijakan Tapera akan menuai pro dan kontra. “Jika dipaksakan akan semakin terzolimi kita sebagai masyarakat. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga,” ujarnya.

Sedangkan salah seorang ASN dari lingkungan Pemkab Empat Lawang yang enggan disebutkan namanya menilai, kebijakan pemotongan gaji ASN untuk Tapera dimasa pandemi virus corona ini, kurang tepat mengingat masih banyaknya ASN yang hidupnya tidak berkecukupan.

“Sebagai seorang ASN kurang setuju gaji ASN dilaksanakan pemotongan untuk Tapera karena tidak semua ASN itu hidup dengan berkecukupan, ada saja ASN yang gajinya sudah hampit habis karena banyaknya kebutuhan dan pinjaman,” ujarnya. (uci/nov/har/pad)

 

Respon, Namun Tunggu Arahan

 

Dikeluarkannya Kebijakan penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat  (Tapera) dari Pemerintah pusat. Dimana  bakal ada  pemotongan gaji ASN dan pekerja swasta masing-masing sebesar 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung instansi atau pemberi kerja.

Bagaimana sikap pemerintah daerah terkait kebijakan ini?. Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Apriyadi mengatakan, pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah pusat karena hal tersebut tujuannya bagus dan baik untuk ASN.

“Sebenarnya kan dari dulu juga ada program untuk PNS, mungkin pemerintah sekarang hanya memperbarui saja program tersebut, untuk ASN juga itu sangat bagus sekali,” ungkap Apriyadi dihubungi koran ini, Minggu (07/06/2020).

Sedangkan Pemkab Empat Lawang melalui Plt Kepala Dinas BKPSDM,  Soleha Apriani mengatakan, pihaknya belum bisa menyikapi kebijakan tersebut.

“Masih masih menunggu arahan kepala daerah dulu. Jadi kita belum bisa komentar. Ya Comment dululah,” tandas Soleha. Yang jelas perlu diketahu lanjut Soleha, saat ini dalam kondisi sulit  termasuk mengalokasikan dana terkait kebijakan tertentu. (rom/pad)

 

KOMENTAR MEREKA:

 

Aris Munandar MSi, Akademisi

 

Kebijakan Blunder

 

Kebijakan ini (penyelenggaraan Tapera,Red) dapat dikatakan merupakan kebijakan kontradiktif. Dimana disatu sisi pemerintah menggelontorkan anggaran yang besar ditengah pandemi ini, namun di sisi lain dia memotong gaji pegawai.

Langkah ini akan membuat jokowi semakin tidak populer di kalangan ASN. Saya melihat ini blunder kedua jokowi, yang pertama kan soal kenaikan BPJS.

Kita harus menghitung dari sisi ideologi juga, betulkah negara mengurusi perumahan buat rakyatnya, atau perumahan itu urusan private.

Khawatir program ini hanya lipstik, seolah-olah pemerintah memberikan perhatian pada masyarakat, tapi dibalik itu pemerintah sedang berusaha mengumpulkan dana masyarakat.

Kalaupun program ini mau diimplementasikan, bolehlah, tapi tidak sekarang. tunggu pandemi ini memasuki tahapan dimana kehidupan masyarakat sudah kembali normal. Kehidupan masyarakat kembali normal, ekonomi bergerak lagi, pemerintah juga mendapat masukan dari pajak.

Selain itu, pemerintah juga haruslah melakukan sosialisasi, misalnya menjelaskan mekanisme teknisnya, apa bedanya dengan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dulu itu yang dikelola oleh Bapertarum. (uci)

 

Syaiful Fadli ST, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel

 

Waktunya Tak Tepat

 

Kebijakan pemerintah untuk kembali menarik uang rakyat melalui program Tapera, adalah belum tepat. Karena saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada banyak persoalan.

Mulai dari perekonomian yang belum stabil, dan saat ini sedang pandemi, sehingga sangat kelewatan kalau pemerintah juga menambah beban rakyat dengan menarik pungutan dengan ‘baju’ Tapera.

Harusnya, saat ini pemerintah selaku pihak yang mendapat amanah untuk mengelola keuangan dan kekayaan alam negeri ini untuk  membantu masyarakat, dalam mengatasi masalah ekonomi, dan  membantu memerangi covid. Bukannya ikut-ikutan menyengsarakan rakyat.

Pada saat seperti ini harusnya pemerintah tidak buat kebijakan yang membebani rakyat. Memang dalam aturannya pemerintah membebankan sebagian dari potongan itu ke perusahaan. Namun, yang namanya usaha atau bisnis itu tentu akan mengembalikan pengeluaran itu kepada karyawannya juga. (opa)

 

Juliansyah, Ketua SBSI Muba

 

Tolak Kebijakan Tapera

 

Menyikapi kebijakan pemerintah terkait  penyelenggaraan Tapera ini, kita selaku pekerja swasta (buruh) tidak setuju kebijakan tersebut karena tidak pro rakyat.

Saat ini buruh saja kehidupannya masih susah tidak sejahtera, apalagi saat ini kita masih berjuang mencegah wabah Covid 19 ini. Perlu diketahui, gaji buruh saja masih dibawah Rp 2 juta.

Selanjutnya langkah kedepan, kita masih menunggu instruksi pusat untuk mengajukan penolakan terhadap gaji yang dipotong untuk Program Tapera ini. (rom)

 

Data dan fakta:

 

##Pemerintahan Jokowi kembali mengeluarkan kebijakan yang tak populis di tengah badai Covid-19. Kebijakan tersebut  berupa pemangkasan gaji PNS dan pekerja swasta dalam bentuk Tabungan Perumahan rakyat (Tapera).

 

##Pemotongan gaji tersebut mencapai 3 persen terhadap PNS, TNI/Polri, termasuk pekerja swasta. Masing-masing Rp 2,5 persen dari gaji pegawai dan pekerja bersangkutan dan 0,5 persen dari instansi tepat bekerja atau pemberi kerja.

 

##Dasar kebijakan pemerintah pusat yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

 

Sumber : Pemerintah Pusat