LAPORAN KHUSUS: KEJAR TAYANG PILKADA SERENTAK

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

DI TENGAH pandemi Covid-19 yang kini masih terus diperangi dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, bersama DPR dan KPU pusat tetap sepakat untuk menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

Kesepakatan itu diputuskan pada rapat dengar pendapat di DPR RI pada 28 Mei 2020 lalu. Awal perencanaan, jadwal pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada Juni 2020, namun karena wabah Covid-19, maka pelaksanaan Pilkada serentak diundur dan dijadwalkan 9 Desember 2020.

Pihak Kemedagri RI sendiri masih terus mendorong agar Pilkada serentak tetap bisa digelar pada 2020, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Alasannya, karena pihak Kemendagri telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kemenkes dan Gugus Tugas Covid-19.

Putusan ini memang ironis. Pasalnya dilain pihak, ada kegiatan lainnya yang sudah diputusakan untuk dibatalkan yakni pelaksanaan ibadah haji. Seperti di ketahui, Pilkada serentak di Sumsel sendiri,  berlangsung di 7 daerah yakni OKU, OKU Tumur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Musi Rawas, Muratara dan PALI.

Pengamat Sosial dan Politik, Drs. Bagindo Togar Butar butar mengatakan, jadwal Pilkada serentak hampir pasti dilaksanakan Desember 2020, namun dengan kondisi darurat krisis kesehatan global yang masih melanda, sepertinya para stakeholder penyelenggaraan pemilu terkesan ingin ‘memaksakan’ agar penundaannya tidak terlalu lama.

Padahal lanjut Bagindo, pandemi Covid-19 belum terkendali penularan maupun penyebarannya. Semua pihak, pemerintah- swasta dan masyarakat tengah bekerja keras menekan curve bahkan memutus mata rantai wabah Covid-19.

Misal sambung Bagindo, dengan meluncurkan kebijakan PSBB serta program New Normal Life dan semua implementasi penanggulangan bencana kesehatan tersebut tengah berjalan dan akan dievaluasi perdaerah juga secara nasional. Dimana BNPB serta Kementrian Kesehatan RI yang paling berwenang akan hal ini.

“Untuk itu KPU Pusat, Bawaslu RI, DKPP Komisi I DPR RI dan Kemendagri sepantasnya mengacu kepada keputusan yang kelak akan disampaikan BNPB dan Kemenkes RI. Apalagi sukses tidaknya suatu pelaksanaan kontestasi demokrasi diukur oleh tingkat partisipasi pemilih,” ucapnya.

Bila kondisi kesehatan publik belum kondusif secara komprehensif kata Bagindo,  maka selayaknya para pengambil keputusan untuk bijaksana alias tidak ‘kejar tayang’ dan overpede agar Pilkada serentak mesti dihajat tahun ini.

Apalagi  270 daerah lanjut Bagindo,  yang akan terlibat langsung dalam Pilkada serentak, 95% terdampak wabah virus corona, yang secara psikologi sosial dialami masyrakat, terkhusus para pemilih.

Bagindo menambahkan, alangkah baiknya penyelenggara mereviewnya, kedepankan keselamatan plus perlindungan warga negeri ini. “Bukankah event kompetisi politik belum menjadi kebutuhan sekunder ataupun primer bagi masyrakat? Apalagi sistem pemilu kita masih belum menerapkan aplikasi i atau e voting dalam pemungutan suara dan pemerintahan otomatikli maksimal berfungsi dikarenakan manajemen organisasi pemerintahan kita kini telah memiliki sistem birokrasi yang cukup andal juga profesional,” tandasnya.

Senada dikatakan Dr Zulkhair Ali SpPD KGH, dokter RSMH Palembang yang juga Ketua IDI Kota Palembang. Menurutnya kegiatan yang melibatkan banyak orang  baiknya ditunda dahulu demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Karena virus ini tidak dapat kita lihat dengan kasat mata dan penularannya akan cepat apabila tidak mengkuti protokol kesehatan. Baiknya jangan dulu,” imbuhnya.

Namun dia berharap Pilkada dapat ditunda hingga benar-benar steril sama halnya dengan kegiatan lainnya. “Seperti ibadah haji yang sudah ditiadakan. Jadi perlu pertimbangan yang benar-benar matang,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KPUD Sumsel, Kelly Maryana saat dihubungi mengatakan, sesuai Perppu No 2/2020, pelaksanaan Pilkada akan ditunda hingga 9 Desember 2020.

“Tetapi didalam Perppu tersebut ada pasal yang mengatakan, KPU tetap bisa melakukan penundaan kembali jika tidak memungkinkan melaksanakan Pilkada dimasa pandemi covid 19,” ujarnya.

Namun sesuai pertemuan KPU, penerintah dan DPR, pelaksanaan Pilkada menggunakan standar protokoler pencegahan covid 19, untuk setiap kegiatan tahapannya dan bagi semua penyelenggara ditiap tingkatannya.

Terpisah, KPUD OKUS masih  menunggu instruksi resmi KPU RI melalui KPU Provinsi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020.

Ini disampaikan Ketua KPUD OKUS, Ade Putra Martabaya SH. “Untuk PPK dan PPS serta staf yang sebelumnya kita rumahkan karena pandemi akan kembali diaktifkan, inshaa Allah pertengahan juni 2020 sesuai dengan intruksi KPU Pusat,” ujarnya, Senin (08/06/2020).

Sementara juru bicara Satgas OKU, Rozali mengatakan, pihaknya siap diajak duduk satu meja dengan KPUD OKU guna membahas soal teknis penyelenggaran Pilkada pada Desember 2020 nanti.

”Mereka (KPU) nanti koordinasi dengan kita. Namun mereka sudah punya aturan sendiri yang mengaju dengan kebijakan KPU RI,” pungkas. (*)

Sikapi Pro dan Kontra

Langkah pemerintah pusat, DPR RI dan KPU pusat yang sepakat untuk tetap akan menggelar Pilkada serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2020, menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Sikap ini yang terlihat dati warga pemilih dan anggota Parpol terkait Pilkada serentak hal ini?. Yudi, salah seorang warga Muratara berharap pemerintah, dewan dan KPU mengkaji ulang rencana pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, sebab saat ini masih dalam pendemi Covid-19.

“Saya selaku warga masyarakat meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana pelaksanaan Pilkada serentak tentunya dapat mengumpulkan orang banyak,” pintanya.

Sedangkan Ketua DPC Partai Gerindra Muratara Efriansyah menuturkan, pada prinsipnya tetap mengacu dengan kesepakatan pusat yakni KPU, DPR dan pemerintah.

“Tentunya sebagai tingkat DPC hanya mengikuti sesuai dengan tahapan. Namun Kita mengingatkan agar Pilkada mengacu pada protokol kesehatan.” ujarnya.

Terpisah, dari OKU Pilkada serentak 2020 disambut warga setempat. Mereka menilai asal memenuhi standar protokol kesehatan, maka Pilkada sebaiknya jangan ditunda lagi pelaksanaannya.

“Sekarang saja kita di OKU ini kan sudah mulai melakukan persiapan untuk new normal karena seluruh aktivitas sudah dibuka seperti biasa lagi dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Saya rasa untuk Pilkada juga berlaku demikian,” kata Fitri, warga Sukajadi Baturaja.

Fitri optimis, KPUD OKU mampu melaksanakan Pilkada serentak Desember nanti dengan mengedepankan protokol kesehatan. “Yang penting seluruh komponen mendukung. Jika seluruhnya bahu membahu membantu KPU OKU, maka saya optimis Pilkada serentak bisa direalisasikan,” tandas dia.

Sedangkan Munir, salah seorang warga Musi Rawas (Mura) mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin penyebaran virus corona bisa dihentikan. “Anak sekolah saja sekarang masih di rumahkan, keberangkatan calon haji saja dibatalkan,” tegasnya.

Namun demikian terkait Pilkada serentak lanjutnya, semua keputusan tergantung pada pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah dan KPU sendiri. “Sebagai rakyat dan warga pemilih, tentu kita hanya mengikuti saja, keputusan dari pengambil kebijakan,” pungkasnya.

Sementara Dodi Reza Alex Noerdin, selaku Ketua DPD Partai Golkar Sumsel mengingatkan, agar dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Sumsel untuk ekstra hati-hati. “Mau tidak mau,  kita mesti siap karena seluruh tahapan Pilkada pasti akan menyesuaikan dan wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk itu saya instruksikan kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Partai Golkar yang daerahnya menggelar Pilkada agar mengantisipasi hal tersebut,” ujarnya. (rat/eco/mar/opa)

 

 KOMENTAR MEREKA:

 Dr. Ardiyan Saptawan M.Si, Pengamat Politik

Perlu Dukungan Warga

SEBENARNYA keputusan Pilkada serentak ini sudah direncanakan dari tahun sebelum hingga terjadinya pandemik Covid-19. Jika pilkada serentak tahun ini masih dilaksanakan. Maka KPU harus mencari terobosan baru dengan menyesuaikan keadaan yang ada seperti sekarang.

Ardiyan Saptawan, Pengamat Politik Sumsel

Penyelenggaraan  Pilkada serentak tahun ini  juga harus berusaha keras melaksanakan teknis kepemiluan yang mampu menjamin keamanan masyarakat khususnya rasa aman dari Covid-19.

Tentu itu juga membuat lebih sulit, dan menjadi lebih mahal, karena harus menganggarkan lebih besar seperti penyediaan alat kesehatan dan kebutuhan teknis yang mengikuti prosedur keamanan dari Covid-19.

Tidak hanya itu, ada beberapa syarat lainnya agar pilkada dapat berlangsung meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Butuh kerangka pemilu yang mantap, tidak asal.

Selain itu juga butuh sarana dan prasarana yang cukup dan penyelenggara juga memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan setiap tahapan. Selanjutnya harus ada legitimitas (dukungan) dari masyarakat itu sendiri. (uci)

 

Nunik Handayani, Ketua Fitra Sumsel

Anggaran Membengkak

APABILA Pilkada serentak dipaksakan tahun ini, akan jadi masalah baik dari segi anggaran maupun akuntabilas pelaksanaan. Apabila sebenarnya akan lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya.

Nunik Handayani, Fitra Sumsel

Pertama di masa pandemi ini kita belum tahu akan berakhir sampai kapan karena vaksin Covid -19 belum ditemukan. Hal ini bisa berdampak pada terpaparnya para penyelenggara pemilu, karena persiapan pemilu harus dipersiapkan jauh hari, sementara kondisi saat ini masih lumayan tinggi warga masyarakat terpapar terutama yang berada didaerah. Dan kemungkinan juga kualitas partisipasi masyakat dalam demokrasi bisa jadi akan berkurang.

Pada masa pandemi ini, anggaran negara banyak sekali terkuras untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Bukankah menyelamatkan jiwa warga dari wabah pandemi  tidak bisa ditunda? Sementara kalau yang ditunda Pilkada, setidaknya tidak akan menimbulkan banyak korban jiwa dari warga masyarakat. Selain itu karena biaya untuk pelaksanaan Pilkada juga sangat besar sementara anggaran negara sudah banyak yang dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Kalau Pilkada serentak dipaksakan untuk tetap terselenggara pada 9 Desember 2020, akan sangat rawan terjadinya politisasi bantuan sosial dengan menggunakan dana APBD terutama para kandidat kepala daerah yang juga sebagai petahana untuk kepentingan elektorialnya. (nov)

 

Munawir SS, Ketua Bawaslu Muratara

 Awasi Protokol Kesehatan

SEBAGAI pelaksana tentunya menuruti dengan hasil dengan putusan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sudah menyepakati bawasanya pelaksanaan Pilkada sudah disepakati 9 Desember mendatang.

Munawir SS

Kita sebagai panitia pelaksana dan hanya menuruti apa yang sudah menyepakati oleh petinggi, tentunya mereka sudah melaku kalkulasi dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada ditengah-tengah wabah Covid-19.

Kita tentu akan mengendepankan protokol kesehatan Covid-19 dan kita juga menghimbau KPU harus tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Terkait Pilkada sendiri, saat ini sedang proses DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI dan KPU RI mengkalkulasi berapa jumlah APD yang akan dibutuhkan untuk pelaksanakan di Kabupaten Muratara.

Kita juga sudah mengusulkan drap APD dan itu diadakan oleh pemerintah. Sebenarnya APD itu dibelikan oleh kita, namun berdasarkan keputusan dari pusat APD itu dari pemerintah. (rat)

 

Data dan fakta:

  • Pemerintah pusat melalui Mendagri RI, DPR RI dan KPU pusat telah sepakat memutuskan  Pilkada serentak yang dijadwalkan Juni 2020 (kini diundur menjadi 9 Desember 2020) tetap digelar.
  • Pemerintah juga beralasan, putusan  pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 dapat dilakukan, setelah pihaknya telah berkoordinasi dengan Menkes RI dan Gugus Tugas.
  • Di Sumsel sendiri Pilkada serentak ada di 7 daerah yakni OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan, Ogan Ilir, Musi Rawas, Muratara dan Kabupaten PALI.

Sumber : Pemerintah Pusat dan  KPU RI