Belasan Aset Bermasalah dengan PT KAI, Pemkot Prabumulih Minta Bantuan KPK

Gedung DPRD Prabumulih salah satu aset pemkot yang berdiri di lahan milik PT KAI. foto istimewa

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Belasan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih bernilai puluhan miliar diduga bermasalah. Pasalnya, aset berupa bangunan tersebut dibangun diatas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Bangunan yang bermasalah itu, gedung DPRD Kota Prabumulih dan Kantor Walikota Prabumulih. Kemudian, gedung kesenian, SD Negeri 1, SD Negeri 4, SD Negeri 12 dan SD Negeri 40.

“Terakhir kami proses kantor Pusdokar ini berkaitan dengan PT KAI juga, kemudian disebelah sana Kantor Lurah Prabujaya dan kantor serba guna kelurahan prabujaya kemudian tanah taman kota prabujaya,” ujar Edi Hartono, Kabid Aset Kota Prabumulih, Senin (29/06/2020).

Dikatakannya, belasan aset tersebut sudah diusulkan untuk pembuatan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun belum dapat diproses, lantaran pihak BPN meminta persetujuan dari PT KAI karena aset-aset tersebut berbatasan langsung dengan aset PT KAI.

“Pemkot Prabumulih sudah menyurati direksi PT KAI untuk mengajukan persetujuan itu, pertama kita bikin (usulkan) tahun 2014 kemudian 2017 ke PT KAI Bandung, dari sana katanya sampaikan ke Jakarta ke direktur aset KAI Jakarta dan dijawab direktur aset PT KAI Jakarta agar pemerintah kota prabumulih meminta persetujuan menteri BUMN (badan usaha milik negara),” bebernya.

Karena proses usulan pensertifikatan tanah tersebut tak kunjung disetujui itu kata Edi, pihaknya melayangkan surat permohonan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memfasilitasi persoalan aset Pemkot Prabumulih yang berbatasan dengan PT KAI tersebut agar dapat disertifikat.

“Surat resmi sudah disampaikan ke KPK, minta difasilitasi. Kan pada prinsipnya PT KAI punya negara dan pemkot juga punya negara,” tuturnya.

Ditanya kenapa PT KAI tidak menyetujui pensertifikatan lahan aset pemkot tersebut, Edi menegaskan, hal itu dikarenakan PT KAI mengklaim lahan masuk peta grondkaart karena jarak antara rel kereta api dengan kiri kanan.

Sementara, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya mengakui adanya persoalan antara Pemkot Prabumulih dengan PT KAI terkait usulan pensertifikatan lahan aset tersebut. (wan)