Masih Banyak Lahan Pemkot Belum Bersertifikat

Ratu Dewa, Sekda Kota Palembang. Foto: istimewa

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dari hasil pendataan masih banyak lahan Pemkot belum bersertifikat. Beberapa lahan malah ditempati warga maupun organisasi masyarakat.

Dewa menyatakan ada 30 persil lahan maupun bangunan harus segera ditingkatkan status kepemilikan lahan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik).

“Target kita tahun ini 30 aset daerah harus sudah sertifikat. Sekarang sudah ada 13 kita ajukan ke BPN, 10 diantaranya sudah diproses dan tiga lainnya melengkapi persyaratan,” kata Dewa, Minggu (05/07/2020).

Beberapa aset dalam proses sertifikasi, antara lain, di Jalan Rajawali seluas 840 meter persegi, kemudian lahan berlokasi di Talang Gerunik luasnya mencapai 13.892 meter persegi sejak 1957.

“7.038 meter persegi sudah disertifikat atas nama Pemkot Palembang, sisanya 6.825 meter persegi masih dikuasai warga, inilah yang lagi kita urus dan masih pendekatan persuasif,” jelas mantan Kepala BKPSDM Palembang ini.

Kemudian, status kepemilikan lahan perumahan dinas milik OPD PBK Kota Palembang di Jalan Kapten A Rivai Lorong Muamanah ditempati Eks Pegawai PBK dengan luas 2.840 meter persegi. “Aset ini bahkan secara turun-temurun ditempati warga. Dari konfirmasi kita sejauh ini, bukan lagi ditempati pegawai PBK, apakah disewa atau dijual beli ini kita lagi telusuri,” kata Dewa.

Ia melanjutkan, persoalan aset menjadi perhatian khusus yang ditekankan oleh KPK wilayah II Kopsurgah (pencegahan) agar bisa segera dipercepat.

Bahkan, KPK meminta target penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemda. “Memang jumlah lahan Pemkot yang belum punya sertifikat cukup banyak, saya lupa jumlahnya persisnya. Inilah yang akan kita SHM-kan,” ujarnya.

Dewa tak menampik ada beberapa kendala yang membuat aset itu belum bersertifikat.  “Mulai dari masalah data dan bukti kepemilikan Pemkot (dokumen) yang harus clear and clean di BPN,” jelasnya.

Kemudian, persoalan anggaran juga menjadi salah satu penyebab banyaknya aset tidak bersertifikat. “Setiap tahun ada anggaran sertifikat aset, Ini menyangkut cost cukup besar sehingga perlu penganggaran,” tambahnya. (sef)