Kejati Sumsel Kawal Aset Pemprov, Juga Kawal Dana Covid-19

Gubernur HD dan Wagub MY saat berkunjung ke Kantor Kejati Sumsel, Senin (06/07/2020). Foto: humas pemprov sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID – Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) bersama Wagub Sumsel Mawardi Yahya (MY), bersilaturahmi ke Kantor Kejati Sumsel, untuk bertemu Kajati Wisnu Baroto, Senin (06/07/2020) siang.

Kehadiran keduanya disambut penuh kehangatan oleh Wisnu Baroto dan langsung diterima di ruang kerjanya dalam pertemuan tertutup selama hampir 1 jam.

Dibincangi sesaat usai pertemuan, Gubernur HD mengungkapkan kehadirannya bersama Wagub Mawardi Yahya untuk bersilaturahmi dengan Wisnu Baroto, karena sejak bertugas sebagai Kajati Sumsel dirinya belum sempat bersilaturahmi. HD melanjutkan, ia pun membahas sejumlah hal yang harus dilakukan pemprov Sumsel bersama Kejati Sumsel.

“Tadi juga kami membahas tentang aset pemprov. Saya ingin mengetahui apakah tim yang kita bentuk mengawasi aset pemprov yang ketuanya adalah Pak Wagub telah bekerja dengan maksimal. Ternyata dari pembicaraan tadi tak hanya tim harus bergerak,” kata HD.

“Aset bergerak seperti kendaraan berupa mobil atau motor, sedangkan aset tak bergerak yaitu tanah dan rumah. Untuk itu kita optimalkan kerjasama antara pemprov Sumsel bersama Kejati Sumsel mengawal dan menertibkan aset pemprov”, jelasnya.

HD menambahkan hal lain yang juga dibicarakan bersama Wisnu Baroto adalah terkait pengawalan dana Covid-19. Pemprov Sumsel meminta Kejati Sumsel memberikan bimbingan dan pengawasan dana Covid-19.

“Progres penggunaan dana selalu kita bicarakan jika ada penambahan refocusing dana Covid-19. Namun demikian untuk saat ini kita masih berencana untuk refocusing dana khususnya dana bantuan mahasiswa terdampak Covid-19,” pungkasnya.

Sementara Kajati Sumsel Wisnu Baroto mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti terkait penyelamatan aset pemprov. Sedangkan untuk pengawalan dana Covid-19, Kejati Sumsel pun terus memberikan pendampingan.

“Pendampingan tak hanya dari kami, tapi juga melibatkan PKP. Hal ini dilakukan sesuai arahan Pak Gubernur, sebab banyak masih takut dan khawatir menggunakan dana yang harus segera dipakai. Sedangkan sisi lain penggunaannya harus sejalan dengan peraturan yang ada,” terangnya. (nov/bar)