LAPORAN KHUSUS: JANGAN KECEWAKAN KAMI LAGI

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Pemerintah Buka Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 4

SEMPAT disetop usai proses gelombang 3, pemerintah kembali akan menggelar pendaftraan program Kartu Prakerja untuk Gelombang 4. Rencananya  gelombang 4 ini akan dibuka pada akhir atau awal Agustus 2020 dan jatah peserta meningkat hingga 500 ribu orang bertambah 200 orang dari gelombang sebelumnya.

Seperti diketahui, program pra kerja dengan website www.prakerja.go.id yang anggarannya bersumber dari APBN hingga mencapai Rp 20 triliun ini, bertujuan untuk membantu para pekerja yang terdampak pandemi covid-19, dengan di-PKH maupun dirumahkan.

Dimana para pekerja yang lolos seleksi ini, akan diberi pelatihan plus uang bantuan yang mencapai Rp 2,4 juta yang diberi selama 4 kali, dengan Rp 600 ribu perbulannya selama mengikuti pelatihan. Di Sumsel sendiri, para pekerja  yanjg berhasil mendapatkan kartu prakerja sebanyak 83.159 orang.

Dari janji pemerintah yang akan membuka pendaftaran gelombang ke 4, ini masih menyisakan pertanyaam dan masalah yang dijelaskan. Pasalnya, gelombang pra kerja yang sudah berjalan sebelumnya, menuai masalah yakni banyak tak tepat sasaran. Bahkan karena tak tepat sasaran ini telah menjadi sorotan KPK. KPK sendiri mencatat dari target kuota 1,7 juta pendaftar, baru 143 ribu.

Sedangkan 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar program ini, sehingga program ini tak tepat sasaran. Selain itu, KPK juga menyoroti metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Tentu harapan masyarakat, khususnya para pekerja yang terdampak pandemi para kerja gelombang ke 4 ini akan benar-benar sesuai aturan, transparan dan tepat sasaran, karena sejauh ini, hasil evaluasi gelombang 1, 2, dan 3 tidak pernah diungkap secara terbuka.

Bagaimana dengan tanggapan masyarakat?. Sejumlah warga yang diminta komentarnya secara umum mengaku, trauma dan sudah tidak percaya dengan program kartu prakerja. Seperti dikatakan Rio, karyawan salah satu perusahaan di Kota Palembang mengutarakan, kekecewaannya akan pemerintah disaat dia menghadapi masalah sulit akibat dirumahkan dari tempat kerjanya akibat wabah covid-19 sejak tiga bulan belakangan.

“Saya daftar kartu prakerja yang memang sangat sulit prosesnya sampai beberapa hari baru lolos pendaftarn. Beberapa hari kemudian dinyatakan lulus namun tidak dapat dicairkan, jujur saya sangat kecewa dan trauma akan program yang dibuat dari pemerintah,” akunya.

Justru lanjut Rio, temannya saat ini masih bekerja justru lulus dan sudah menerima bantuan Prakerja. “Sangat tidak adil, ini program tidak tepat sasaran,” paparnya. Senada dikatakan Ismed Hansyah. Dimana dirinya sudah tidak mempercayai lagi akan program prakerja atau program bentuk apapun yang diadakan pemerintah.

Pasalnya sambung Ismed, hingga saat ini dirinya yangt merupakan korban PHK salah satu perusahaan di kota ini tidak dinyatakan lulus pra kerja yang didaftarkannya secara online sesuai prosedur yang diadakan pemerintah.

“Saya sudah daftar, sudah gabung di group telegram. Kuota sudah habis banyak, begitu juga dengan waktu pendaftaran yang sangat sulit dilakukan. Namun nyatanya saya gagal sampai saat ini tidak ada balasan apapun berarti saya tidak lulus,” jelasnya.

Sementara kata Ismed, tetangganya yang merupakan pensiunan justru lulus dan sudah mendapatkan dana dari program itu. “Sangat kecewa, jika memang ada program itu baiknya jangan dilakukan secara online. Jemput bola, lihat di dinas ketenaga kerjaan berapa banyak perusahaan yang melakukan pemutusan kontrak dan memberhentikan secara sepihak karyawannya akibat covid. Disana bisa didapat data-data kami, jika sudah dapat langsung saja salurkan jadi tepat sasaran,” harapnya.

Oleh karena Ismed berharap, gelombang keempat pemerintah lebih selektif untuk menyeleksi peserta yang akan mendapatkan bantuan pra kerja. “Harus diubah prosesnya. Jangan sampai mengecewakan lagi sehingga tidak kecurigaan warga terhadap pemerintah atau petugas pelaksana,” tandasnya.

Sementara Akademisi, Aris Munandar menilai pemerintah harus mengevaluasi efektivitas program kerja ini berdasarkan kelompok pertama yang sudah lebih dulu menerima manfaat program. “Evaluasi ini diperlukan agar program ini jangan sampai hanya menjadi charity (kegiatan yang baik) yang tidak efektif baik sebagai pemenuhan janji kampanye maupun target semestinya,” ujarnya.

Aris menambahkan, pemerintah tidak usah takut dibully, karena situasi yang memang masih dilanda pandemi ini masih membutuhkan banyak biaya. “Bisa jadi pemerintah menganggap pembukaan gelombang ke-4 program prakerja ini ibarat sekali dayuh dua pulau terlampaui, satu sisi menjadi implementasi program prakerja, sisi kedua membantu masyarakat terdampak pandemi,” jelasnya.

Namun disisi lain sambung dosen Universitas Taman Siswa, dirinya mengkhawatirkan akan terjadi duplikasi bantuan, satu sisi masyarakat peserta program prakerja sudah mendapat bantuan, nanti juga akan mendapat bantuan melalui RT/RW. “Sekali lagi, pemerintah tunda dululah program ini sambil menunggu redahnya dampak pandemi Covid-19 ini,” tukansya. (har/uci/nov)

Masih Tunggu Instruksi, Namun Sudah Sosialisasi

PROGRAM kartu prakerja gelombang 4  kembali akan dibuka pemerintah pada akhir Juli 2020 atau awal Agustus 2020, walaupun memang persoalan terkait sasaran program pada gelombang sebelumnya belum tuntas dijawab.

Bagaimana pemerintah daerah menyambut program ini, utamanya pengawasan dalam seleksi peserta program kartu prakerja ini?. Terkait hal ini, pihak Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim belum menerima arahan maupun petunjuk dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel,

“Untuk sementara belum ada, karena belum ada petunjuk dari provinsi maupun dari kementerian,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim Hj Herawati melalui Kasi Penyelenggaraan Pelatihan Meliyan Harianti, Selasa (28/07/2020).

Jika pendaftaran program kartu prakerja gelombang 4 disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota lanjut Melityan, pihaknya akan memberikan informasi langsung kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau PHK dan perusahaan-perusahaan serta pekerja yang dirumahkan.

“Jika sudah ada (arahan, Red) pasti kita informasi kepada masyarakat,” ujarnya. Dijelaskannya, pendaftraan program kartu prakerja sifatnya online terkoneksi langsung ke pusat. Untuk proses seleksi penerimanya dilakukan oleh pusat dan lembaga pemerintah sehingga hanya peserta yang memenuhi kriteria yang bisa lolos verifikasi penerima kartu pra kerja.

“Mengenai verifikasi penerima kartu pra kerja, memenuhi kriteria atau tidak, itu pusat. Kita hanya penyambung lidah pemerintah provinsi. Sedangkan untuk perserta di Muara Enim yang telah mendaftar program kartu prakerja dinyatakan lolos telah melaporke ke Dinasker ada 97 orang,” jelasnya.

Sedangkan Kepala dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Muba Mursalin mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan sosialisasi penerimaan Seleksi Kartu Prakerja melalui media sosial, spanduk maupun pada saat rapat/pertemuan dengan pihak pekerja terdampak dan masyarakat selama ini.

“Serta mengusulkan calon penerima kartu prakerja dengan  mengirimkan data pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja terdampak Covid-19  dan data pencari kerja berdasarkan AK-1 Ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tetapi untuk seleksi Kartu Prakerja dilakukan secara online dan pihak yang bersangkutan langsungan mendaftarkan diri melalui www.prakerja.go.id,”  kata Mursalin saat dihubungi koran ini.  (ozi/fin/rom)

KOMENTAR MEREKA:

Nadia Basyir, Anggota DPRD Sumsel Fraksi Golkar

Program Tak Efektif

Nadia Basyir, Anggota DPRD Sumsel Fraksi Golkar

SEBAGAI wakil rakyat saya mendukung semua program yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program Kartu Prakeja yang rencananya akan diteruskan kembali oleh pemerintah pusat.

Namun bila melihat dari pelaksanaan yang sebelumnya, program ini sepertinya kurang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah yakni mengurangi pengangguran di tanah air.

Pertama program ini cenderung tidak tepat sasaran, karena yang bisa diakomodir hanya mereka yang mempunyai Hape yang canggih, punya paket dan punya sinyal Hape yang kuat, yakni mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Sementara masyarakat yang tinggal didaerah perairan dan kurang mampu (tidak punya HP yang canggih tidak punya kuota dan lainnya). akan sangat kecil peluangnya untuk dapat bantuan ini.

Selain itu, pelatihan yang diberikan melalui online tidak begitu efektif untuk memberikan kemampuan kepada msyarakat untuk membuka usaha sendiri.  Sehingga, walau telah mengikuti pelatihan, masih banyak dari mereka yang tidak menerapkannya dan tetap menjadi pengangguran.

Mungkin ada baiknya pemerintah melakukan survei dilapangan. Berapa banyak masyarakat yang ikut pelatihan yang telah mebuka usaha sendiri, seperti yang diinginkan pemerintah.

Terkait kondisi ini, saya berharap agar pemerintah mengevalusi kembali program ini sebelum dilanjutkan pada tahap kedua. sehingga anggaran pemerintah bisa lebih tetap sasaran dan tidak terbuang percuma.

Selain itu, bentuk pelatihan yang diberikan jangan disama ratakan diseluruh tanah air. tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. misalnya di daerah perairan, mungkin pelatihannya lebih cocok untuk pengelolaan hasil laut.begitu pula dengan daerah yang penduduknya banyak berkebun kopi, mungkin bentuk pelatihan yang diberikan ada kaitannya dengan pengelolaan kopi. (opa)

Yan Anton Sulistyo, Pengamat Ekonomi

Tak Efektif Diteruskan

Yan Anton Sulistyo, Pengamat Ekonomi

PROGRAM kartu prakerja yang dijanjikan oleh presiden tidak akan pernah bisa mencapai kebutuhan prakerja ini, karena bantuan prakerja ini sifatnya hanya sementara, artinya tidak akan dapat memenuhi yang di-PHK akibat dampak Covid-19 ini.

Kartu prakerja ini sifatnya hanya sementara tidak bisa dalam jangka panjang, apalagi sekarang ini sudah ada orang yang sudah ditunjuk untuk program prakerja tahap ke-4 ini, pasti banyak tidak tepat sasaran, orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan prakerja, yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat.

Kartu prakerja ini kan dari dahulu bahasa-bahasa kampanye Jokowi saja, tetapi pelaksanaannya tetapi tidak efektif, karena kan sudah ada jaring pengaman sosial. Dan untuk kartu prakerja sendiri jika memang terlaksana agar tepat sasaran, petugas prakerja itu harus meminta para perusahaan-perusahaan yang mem PHK karyawan, bukan berdasarkan dari laporan panitianya untuk mendapatkannya, apalagi-kan program kartu prakerja ini daftarnya melalui online.

Artinya semua orang bisa mendaftar, kalau seumpama yang daftar ada 2 ribu orang lebih, kan gak mungkin 2 ribu orang tersebut harus diverifikasi, kan gak efektif, harusnya perusahaan yang menyerahkan data-data para karyawan yang jadi korban PHK, untuk mendapat bantuan kartu prakerja itu lebih efektif. (uci)

Rahmansyah SH MH, Ketua FSBBM Muara Enim

Sebaiknya Bantuan Langsung

 

Rahmansyah SH MH, Ketua FSBBM Muara Enim

WALAUPUN pendaftaran gelombang keempat program kartu prakerja akan segera dibuka, namun program pemerintah tersebut  tak bisa mengurai masalah buruh korban PHK.

Pasalnya, kebutuhan masyarakat saat ini adalah hal-hal yang menunjang mereka untuk bertahan hidup, bukan pelatihan-pelatihan dalam kartu prakerja. Buruh butuh solusi nyata. Program kartu prakerja sebaiknya dialihkan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat dan jaring pengaman bagi korban PHK.

Sejak pandemi Covid-19, dampak ekonomi mulai terasa dan menumbalkan pekerja. Banyak diantara mereka kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian upah di tengah pandemi. Sayangnya, solusi dari pemerintah dinilai belum maksimal. Padahal semua butuh solusi nyata.

Covid-19 berimbas pada pemutusan hubungan kerja massal dan sepihak di beberapa perusahaan. Salah satu langkah pemerintah melalui program penyelamatan lewat kartu prakerja misalnya sangat tidak relevan karena masyarakat.

Program kartu prakerja pemerintah tidak menjawab tantangan hidup para pekerja atau buruh yang di-PHK atau dirumahkan tanpa upah oleh perusahaan belum lagi UMKM gulung tikar. Alasannya, karena proses kartu prakerja yang selektif dan sistematika yang rumit. Akibatnya, akan banyak korban PHK atau karyawan yang dirumahkan tak lolos program kartu prakerja ini.

Oleh karena itu, pemerintah harusnya bersikap fleksibel dalam kondisi darurat seperti sekarang, dengan memprioritaskan para pekerja atau buruh yang menjadi korban PHK dan dirumahkan tanpa upah. (ozi/fin)