Pemkot Bakal Turunkan Tim Survey Harga Tanah

Ketua Pengwil IPPAT Sumsel, H Firlandia Muchtar dan rombongan saat membahas masalah NJOP bersama Wako Prabumulih, di ruang kerja wako, Selasa (28/07/2020). Foto: humas pemkot prabumulih

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Sering terjadinya selisih penghitungan pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah (DPPKAD), sekarang telah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Prabumulih dengan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mendapat perhatian serius Pengurus Wilayah IPPAT (ikatan pejabat pembuat akta tanah) Sumsel dengan menggelar pertemuan dengan walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, Selasa (28/07/2020).

“Kita malakukan pertemuan meminta agar ada SOP dalam rangka pengalihan hak atas tanah (BPHTB, red) dan menghitung pajak. Selama ini tidak ada dan apa selalu terjadi perbedaan, itu membuat kita menjadi bingung dan menimbulkan potensi pidana serta perdata,” ujar Ketua Pengwil IPPAT Sumsel, H Firlandia Muchtar SH MKn, kepada wartawan usai mengikuti pertemuan tersebut.

Padahal kata Firlandia, berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa penetapan pajak BPHTB dilakukan berdasarkan harga transaksi. Apabila harga transaksi kecil atau tidak ditemukan maka yang dipakai adalah NJOP PBB yang sedang berjalan.

“Tapi yang terjadi saat ini, ketika diverifikasi di dinas terkait dulu Dinas DPKAD justru nilai diterapkan lain dari aturan yang ada atau berdasarkan asumsi,” ungkap pria yang juga aktif sebagai pengurus partai golkar Prabumulih ini.

Karena itulah sambung Firlandia, pihaknya meminta kepada Pemkot Prabumulih menurunkan tim untuk survey harga-harga nilai tanah baik di jalan utama maupun di jalan lapis ketiga. “Alhamdulillah, Walikota H Ridho Yahya sangat mendukung itu,” bebernya.

Sementara, Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dalam pertemuan tersebut mengungkapkan dukungan atas semua permintaan disampaikan IPPAT Sumsel dan kota Prabumulih tersebut. “Kita sangat setuju dan mendukung apa yang menjadi usulan serta penyampaian IPPAT, kedepan kita akan lakukan survey ke lapangan terkait hal itu,” ucapnya. (wan)