H. Halim Kecewa Putusan Majelis Hakim Kabulkan Pencabutan Gugatan PT. GPU

Kms. H. Halim mengikuti jalannya persidangan di PN Palembang Klas IA Khusus, Kamis (30/07)

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sidang gugatan perdata terkait pemanfaatan lahan seluas 3.850 hektare oleh PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) milik pengusaha Kms. H. Halim yang dilayangkan Dirut PT. Gorby Putra Utama (GPU) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Klas IA Khusus, Kamis (30/07).

Sebelumnya sidang sempat tertunda hingga tiga kali atau selama hampir 32 hari, berakhir deadlock. Di mana, baik penggugat maupun tergugat dan turut tergugat bersikukuh pada argumen mereka masing-masing.

Tim kuasa hukum PT SKB dalam sidang lanjutan tersebut menyatakan tidak puas dengan keputusan majelis hakim yang mengabulkan permintaan pengugat yakni PT GPU milik pengusaha I Wayan Sudjasman (IWS). Di mana, PT GPU mencabut gugatan perdatanya dengan tergugat PT SKB dan turut tergugat Pemkab Muba.

Kekecewaan juga diungkapkan oleh kuasa hukum Pemkap Muba selaku turut tergugat.  Redho Junaidi, kuasa hukum Pemkab Muba mengatakan penetapan majelis hakim tidak mempertimbangkan apa yang diungkapakan pada persidangan sebelumnya.

“Isi dari penetapan tadi tidak satupun yang mempertimbangkan atau menyikapi apa yang menjadi keberatan-keberatan yang kami ajukan,” tegasnya kepada awak media.

”Mengenai keputusan tadi pun tidak ada sikap dari Majelis, Kenapa? Karena dalam surat kuasa itu jelas materai tidak bertanggal dan tidak tidak didaftarkan di pengadilan,” tambahnya.

Sementara, Kms. H. Halim didampingi kuasa hukum Lisa Marida mengatakan apa yang diputuskan majelis hakim pada persidangan tersebut secara sepihak.

“Hakim tu kejingokanyo memutuskan secara sepihak. Idak mempertimbangkan apo jawaban-jawaban dari pihak kito,” tanggapnya.

Ditambahkan Lisa Marida, keputusan majelis hakim tidak mendengarkan apa yang menjadi keberatan pihaknya selaku termohon.

“Tentang perubahan jadwal dengan tanpa kesepakatan dengan kami, sudah jelas sangat merugikan pihak kami sebagai tergugat. Apa yang menjadi keputusan tadi, kami merasa ada dugaat cacat hukum,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT GPU, Boni Fasius Palapi menjelaskan pencabutan gugatan tersebut adalah murni kehendak dari PT GPU dalam perkara ini.

Dia menjelaskan, pencabutan gugatan perdata tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menghormati dan menghargai apa yang menjadi keputusan-keputusan sebelumnya.

“Bahwa dalam praperadilan, dalam tempat terjadinya perkara dengan adanya laporan karyawan PT SKB itu, berada dalam wilayah penggugat yang dalam hal ini PT GPU,” tegasnya.

Sebelumnya kuasa hukum PT SKB, Lisa Marida mengaku kliennya maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) selaku turut tergugat secara tegas menolak dan meminta majelis hakim dipimpin Sunggul Simanjuntak SH MH agar tidak mengabulkan permohonan penggugat (PT GPU) dan melanjutkan jalannya persidangan.

Lisa mengaku pihaknya punya alasan meminta agar hakim melanjutkan proses persidangan. Mengingat sebelum pengajuan permohonan pencabutan gugatan diajukan tepatnya pada 16 Juli 2020, pihaknya selaku tergugat dan Pemkab Muba selaku turut tergugat telah menyampaikan jawaban atas materi gugatan sebelumnya telah disampaikan penggugat.

“Sudah selayaknya majelis hakim menolak permohonan pencabutan gugatan ini. Dan melanjutkan persidangan hingga tahapan pembuktian dan sidang lapangan agar dapat diketahui siapa yang benar dan yang salah dalam perkara ini,” pungkas Lisa. (sro)