Pansus Dewan Soroti Kinerja OPD

Pimpinan Dewan menyaksikan Plt Bupati menandatangi persetujuan laporan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Rabu (29/07/2020). Foto: ozi/Palpos.ID

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Suasana sidang paripurna terasa hening seketika setelah mendengar kritikan, pendapat dan pandangan Pansus DPRD Muara Enim, terkait laporan raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019, sebelum disahkan.

Pansus DPRD Muara Enim meminta Plt Bupati Muara Enim untuk mengevaluasi kinerja OPD dinilai kinerjanya tidak maksimal. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim tentang penyampaian pendapat dan pandangan melalui laporan Pansus DPRD Muara Enim, Rabu (29/07/2020) dipimpin Plt Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki Bsc.

Dalam sidang paripurna tersebut turut hadir Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH, wakil ketua DPRD Muara Enim, OPD dan Forpimda.

Kritikan kinerja OPD dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) I yang disampaikan oleh Dwi windarti SH M Hum, menyebutkan berdasarkan data indeks pembangunan manusia (IPM) pertama Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat). Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2018 sebesar 68,38. Sedangkan angka harapan hidup tahun 2019 sebesar 68,59.

“Sementara target capaian angka harapan hidup dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2019 sebesar 69,40, sehingga target tersebut  tidak tercapai,” ungkap Dwi dengan nada tinggi.

Sementara target RPJMD angka harapan lama sekolah tahun 2019 sebesar 11,96. Dari data yang dihimpun tersebut, lanjutnya, diketahui bahwa data langkip  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 tidak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023.

“Sementara UNDP membuat target minimal yang harus dicapai adalah 15 tahun. Dengan demikian, maka rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Muara Enim masih cukup tertinggal,” tegas Dwi.

Sementara itu Plt Bupati H Juarsah SH, mengatakan apa yang disampaikan laporan hasil pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019, kritikan dan masukan DPRD merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk perbaikan kinerja eksekutif.

“Apa disampaikan anggota dewan merupakan curhan perhatian dan sumbangan pemikiran saran, masukan dan harapan yang sangat berharga untuk perbaikan kinerja eksekutif kedepannya,” ucapnya. (ozi)