Tidak Dibangun, Pemilik Lahan Dikenakan Pajak Tiga Kali Lipat

Wako Prabumulih H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai wartawan usai rapat bersama forkompimda, Senin (27/07/2020). Foto: prabu/Palpos.ID

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengimbau kepada pemilik lahan yang berada dipinggir Jalan Protokol untuk memanfaatkan lahan miliknya. Sebab apabila tidak dimanfaatkan alias dibangun, maka pemerintah kota (pemkot) Prabumulih akan mengenakan tarif pajak tiga kali lipat.

“Apabila tanah (dipinggir jalan) batas 2 tahun tidak dibangun mungkin pajaknya akan kita kenakan pajak dua sampai tiga kali lipat,” ujar Ridho Yahya dibincangi wartawan, belum lama ini.

Dikatakan orang nomor satu di Kota Prabumulih ini, langkah tersebut diambil supaya Kota Prabumulih cepat berkembang dan tidak ada lagi lahan terbengkalai alias tidak terawat. “Supaya Prabumulih cepat bangun jangan tanah kosong tengah kota. Kalau dia membangun, bisa menjadi sumber lapangan kerja juga,” ungkapnya.

Terkait rencana tersebut sambung suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu Ridho ini, pihaknya akan membuat peraturan kepala daerah (perkada) atau peraturan daerah (perda). “Tapi kita selesaikan satu- persatu dulu, kita bebaskan BPHTB dulu lalu diperkotaan kita buat NJOP (standar NJOP) baru langkah tersebut,” tuturnya.

Disinggung mengenai kerap terjadinya perbedaan penghitungan BPHTB antara pemerintah dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Ridho menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim untuk mendata harga tanah di Kota Prabumulih.

“Harus segera kita tentukan NJOP nya, jadi nanti kita bisa Abu dari Palembang beli tanah Sudirman Jalan kenari lapis ke dua oh harga NJOP nya seribu luas setengah hektar jadi pajaknya sekian jadi jelas tidak ada permainan,” tegasnya seraya mengatakan pihaknya segera membentuk dan menerjunkan tim.

Masih kata Ridho, saat ini pihaknya tengah menyusun konsep menjadikan Kota Prabumulih percontohan 100 persen bersertifikat. Salah satu langkah yang tengah dilakukan yaitu, menggratiskan BPHTB di tiga desa dan kelurahan. Namun langkat itu terhenti, lantaran terjadinya pandemi covid 19. (wan)