LAPORAN KHUSUS: TIDAK PEKA KONDISI MASYARAKAT

karikatur. foto: koer/Palpos.ID

Program Masih Menuai Masalah, Para Direktur Kartu Pra Kerja Digaji Fantastis

PEMERINTAH pusat kembali mengeluarkan kebijakan yang kontroversi. Itu, setelah Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2020 berisi nominal gaji para direktur program kartu pra kerja yang selangit alias fantastis.

Berdasarkan Perpres tersebut Direktur Eksekutif digaji Rp 77.500.000. Direktur Operasi: Rp 62.000.000. Direktur Teknologi: Rp 58.000.000 Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem: Rp 54.250.000 Direktur Pemantauan dan Evaluasi: Rp 47.000.000.

Selanjutnya  Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan: Rp 47.000.000. Selain itu, gaji yang diterima para petinggi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja tersebut bersifat bersih atau neto selanjutnya hak keuangan bersifat bersih atau neto merupakan hak keuangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja setelah dipotong pajak

Tak hanya itu, pajak gaji bos Kartu Prakerja kemudian dibebankan pada Sekretariat Komite. Dengan nominal gaji para direktur tersebut, tak pelak menuai kontroversi di tengah ekonomi masyarakat yang sedang kesulitan lantaran pandemi covid-19.

Kondisi ini juga ditambah dengan program kartu pra kerja yang masih menyisakan persoalan seperti peserta tak tepat sasaran plus dugaan pelatihan fiktif. Pengamat Sosial, Tarech Rasyid mengatakan,   memang publik sangat terkejut dengan jumlah gaji yang diterima para Direktur Program Kartu Pra kerja ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19.

“Di lain sisi,  yang menjadi sorotan masyarakat adalah centang perenangnya pendataan para penerima bantuan program kartu pra kerja. Tentu hal ini diharapkan sudah dapat diatasi sehingga program kartu pra kerja itu tepat sasaran,” ujarnya.

Bila melihat Perpres Nomor 81/2020 tentang hak keuangan dan fasilitas direktur eksekutif dan direktur pada manajemen pelaksana kartu Pra kerja, dikatakan Tarech. besaran gaji para direktur itu telah diatur besaran nominalnya mulai dari yang terendah Rp 47 juta hingga yang tertinggi Rp 77,5 juta.

“Selain memperoleh hak keuangan,  para direktur tersebut juga mendapat berbagai fasilitas seperti fasilitas biaya perjalanan dinas dan fasilitas jaminan sosial,” terang Rektor Universitas IBA Palembang ini.

Diharapkan dengan gaji yang besar tersebut lanjut Tarech, para direktur itu dapat bekerja secara professional agar program kartu pra kerja itu berhasil sesuai dengan yang telah ditentukan dan sebaliknya, jika mereka gagal melaksanakan program tersebut sebaiknya mundur.

“Selain itu, dengan gaji yang besar tersebut diharapkan tidak ada lagi praktik korupsi pada program tersebut. Jika terjadi praktik korupsi, maka sanksi hukuman kepada mereka harus lebih berat, mengingat gaji mereka yang sangat besar itu berasal dari rakyat danmereka harusnya bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” tandasnya.

Berkaitan dengan kerja para direktur yang di gaji besar tersebut masih kata Tarech, sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi  kinerja mereka. Begitu pula, media massa hendaknya terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap program kartu prakerja tersebut agar benar-benar sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Persoalan ini juga mengundang perhatian DPRD Sumsel. Mgs H Syaiful Fadli ST, selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel mengatakan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan program kartu pra kerja ini. Karena, selain tidak mendidik, program ini juga tidak menjadi solusi dalam mengatasi masalah pengangguran ditanah air.

“Sementara uang rakyat yang dikeluarkan untuk hal-hal yang mubazir dalam program ini sangat banyak. Mulai dari dana miliaran untuk membayar lembaga pelatihan online, hingga gaji yang fantastis untuk para pimpinan program ini. Sebetulnya tidak masalah uang rakyat banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi semuanya harus jelas dan hasilnya juga jelas. Bukan seperti program kartu pra kerja ini. Saya yakin sampai saat ini, sebagian besar penerima kartu pra kerja belum bisa membuka usaha sendiri seperti yang ditargetkan pemerintah,” ujarnya.

Kalau memang pemerintah ingin membantu generasi muda lanjut Syaiful, untuk mempunyai kemampuan berwiraswasta, sehingga bisa membuka usaha sendiri. Harusnya sambung Dia,  pemerintah membuat situs mengenai pelatihan kerja secara online yang gratis, sehingga bisa dibuka oleh siapapun, tanpa harus membayar dan tanpa dibatasi oleh kartu.

“Tapi kalau seperti sekarang ini, kesannya pemerintah hanya mengakali anggaran negara untuk kepentingan tertentu, seperti memberi tambahan untuk pendukungnya atau lain sebagainya,” katanya.

Belum lagi gaji untuk para direksi yang sangat fantastis, menurut dia, hal ini sangat-sangat tidak mempunyai kepekaan terhadap kondisi negara saat ini. Karena disaat masyarakat sedang terseok-seok untuk melawan pandemi, karena tidak adanya dukungan maksimal dari pemerintah, sementara pemerintah dengan gampang menghamburkan uang rakyat untuk hal-hal yang harusnya bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan.

“Sebaiknya uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk membayar gaji maupun lembaga pelatihan online, dialihkan kepada hal yang lebih penting dan lebih terasa manfatnya oleh masyarakat,” tukasnya. (uci/opa)

Dinilai Pemborosan Anggaran

DITENGAH sulitnya perekonomian warga, tersebar berita akan gaji petinggi kartu pra kerja hingga capai Rp 77 jutaan. Hal ini tentu meradang bagi warga, pasalnya untuk kebutuhan makan saja warga sangat sulit, sementara bos kartu pra kerja mampu habisi uang rakyat hingga capai Rp 77 jutaan.

“Uang negara didapat dari uang rakyat juga, tentu ini snagat membuat kita meradang, berang,” ujar Moeslim, salah seorangwarga Kota Palembang. Menurut dia, pemerintah saat ini benar-benar sudah menghambur-hamburkan uang yang sia sia.

Beberapa badan, institusi ataupun lembaga dibentuk namun tidak begitu terasa bagi masyarakat. “Wajar jika memang bergaji besar, namun tidak hingga selangit ditengah pandemi seperti ini. Jumlah rakyat miskin kita saat ini bertambah sejak pandemi. Angka penggangguran bertambah jika dilihat seperti ini tentu warga sangat menjerit,” tuturnya.

Senada dikatakan Adhe, warga Kota Palembang lainnya ini menambahkan, jika penetapan gaji tersebut merupakan pemborosan. “Sementara kinerja dari pra kerja ini belum nampak jelas, bahkan kekecewaan warga terhadap program pra kerja sangat banyak,” jelasnya.

Belum lagi, ungkapnya, banyak peserta program kartu pra kerja tidak tepat sasaran. “Banyak masyarakat yang layak mendapatkan pra kerja justru tidak dapat menerima program dari Presiden ini. Sebaliknya, warga yang tidak layak menerima pra kerja justru tidak menerima,” ujarnya.

Kalimat protes juga dilontarkan Rio, salah seorang warga Albar Kota Palembang. Menurutnya, keputusan presiden memberikan gaji yang besar terhadap para direktur kartu pra kerja harus dipertimbangkan kembali.

“Ini benar-benar menunjukan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini. Kalo seperti ini, pemimpin kita tidak memberikan contoh untuk bersikap peka dan peduli. Padahal rakyat selalu diajak untuk prihatin dan sebagainya. Belum lagi program kartu pra kerja masih menuai masalah,” pungkasnya. (har/oby)

KOMENTAR MEREKA:

Ahmad Harun Yahya MSi, Akademisi

Sangat Tidak Etis

Ahmad Harun Yahya MSi, Akademisi

SEJAK awal kartu prakerja ini bermasalah, meski kita memahami tujuannya sangat baik. Penyebab utamanya karena trust masyarakat terhadap pemerintah sedang rendah apalagi ditengah kondisi wabah Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini.

Pemberian gaji bagi pada direktur kartu pra kerja yang cukup besar dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari resiko pekerjaan yang diemban. Namun itu boleh saja diberikan saat kondisi perekonomian negara sedang stabil, jika kondisi perekonomian negara sedang sakit karena efek dari wabah virus Covid-19 ini tentu tidak etis mengalokasikan anggaran gaji yang cukup besar seperti itu.

Artinya saat pemerintah sedang berusaha memangkas anggaran-anggaran untuk kemudian dialihkan dalam penanganan virus Corona, maka pemerintah juga mesti konsisten dalam penganggaran gaji direktur kartu pra kerja ini, jangan sampai terkesan pemborosan anggaran. (nov)

M Haekal Al Haffafah SSos MSos, Pengamat Sosial dan Politik

Sarat Nepotisme

M Haekal Al Haffafah SSos MSos, Pengamat Sosial dan Politik

PERTAMA, selain penuh dengan kontroversi, pemerintah harus memberikan penjelasan ke publik terkait, rasionalisasi gaji yang diberikan. Kedua. Pemberian gaji dan fasilitas sangat kontradiktif dgn kondisi dan beban ekonomi yang ditanggung rakyat dimasa pandemi.

Ketiga, Bukan hanya soal gaji dan fasilitas, dari awal publik juga mencium aroma tak beres dalam pengelolaan dan pola distribusi bantuan kartu pra karja yang sarat nepotisme dan tak tepat sasaran.

Selain itu terdapat konflik kepentingan dalam pola kemitraan platform digital, dengan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena program ini sifatnya daring, sehingga berpotensi fiktif dan merugikan keuangan negara. Sehingga tak salah jika publik menduga bahwa program kartu pra kerja merupakan ‘perampokan’ uang negara yang terstruktur dan sistematis. (oby)

Dr MH Thamrin MSi, Pengamat Kebijakan Publik

Lukai Rasa Keadilan

Dr MH Thamrin MSi, Pengamat Kebijakan Publik

YA, ada kesan tidak peka terhadap kesulitan yang kita alami. Di satu sisi pemerintah senantiasa mengajak kita untuk turut prihatin dan peka untuk membantu sesama kita yang terdampak pandemi ini.

Tapi di sisi lain pemerintah seakan sibuk dengan dirinya sendiri mulai dari sibuk menaikkan pungutan yang menjadi beban rakyat sampai dengan sibuk memikirkan kesejahteraan pada pengelola programnya padahal di sisi lain hasil dari program tersebut belum jelas dan masih bersifat hipotetis.

Memang adalah relatif kalau membicarakan besaran gaji yang layak diberikan kepada direktur program prakerja, Prinsip dasar penggajian adalah “equal pay for equal work” artinya gaji itu setimpal dengan kerja yang dilakukan. Tetapi tak cukup hanya itu, rasa keadilan juga layak untuk dipertimbangkan.

Jika melihat fasilitas perjalanan dinas para direktur program yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pada birokrasi atau setara dengan eselon 2 perlu dipertimbangkan apakah cakupan dan beban tanggung jawab mereka memang sudah sama dengan JPT madya atau pratama tersebut.

Itu baru membandingkan rasa keadilan dengan birokrasi. Belum lagi jika kita membandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Pendeknya pemerintah harus memperlihatkan kepekaannya terhadap keprihatinan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus transparan memberikan penjelasan apa dasar atau argumen sehingga menetapkan besaran gaji seperti itu. (uci)