Pemkab OKI Persilakan Kedua Belah Pihak Menempuh Jalur Hukum

Rapat mediasi yang difasilitasi Pemkab OKI menemui jalan buntu, Selasa (04/08/2020). Foto: muin/Palpos.ID

Mediasi Sengketa Lahan Rahman Vs PT Telaga Hikmah Kandas

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Upaya penyelesaian sengketa lahan antara A Rahman dkk dengan PT Telaga Hikmah, yang terletak di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten OKI akhirnya kandas.

Pihak perusahaan memilih tidak inginkan lagi penyelesaian melalui jalur mediasi, dan akan diselesaikan melalui proses hukum. Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi difasilitasi Pemkab OKI di ruang rapat Bende Seguguk, Selasa (04/08/2020).

Wabup OKI, HM Djakfar Shodiq, yang memimpin rapat mediasi mengatakan, dari apa yang telah dipaparkan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, terkait HGU merupakan wewenang BPN. Pemerintah juga telah beberapa kali melakukan mediasi, baik di tingkat kecamatan, Polres hingga tingkat Pemerintah Kabupaten OKI.

Lanjutnya, kalau berdasarkan surat dari PT Telaga Hikmah, pihaknya akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Mengingat, PT Telaga Hikmah telah memperoleh surat Hak Guna Usaha (HGU).  PT Telaga Hikmah juga akan menyatakan sikap tentang permasalahan ini.

“Berdasarkan Peraturan Bupati OKI nomor 5 tahun 2017 pasal 18 ayat 1, mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila salah satunya tidak mau melanjutkan mediasi. Sementara untuk permasalahan ini, telah dilakukan mediasi sebanyak 5 kali,”ungkapnya pada saat rapat  mediasi penyelesaian terkait klaim lahan A.Rahman dan kawan-kawan terhadap PT. Telaga Hikmah, di ruang Bende Seguguk l, Selasa (04/08/2020).

Ade, perwakilan dari pihak A Rahman dan kawan-kawan, mengatakan, sebenarnya yang menjadi tuntutan pihaknya adalah sisa lahan yang belum diganti rugi. “Memang benar Bapak A Rahman sudah menerima ganti rugi lahan seluas 1,7 hektar, namun menjadi tuntutan kami kali ini sisa yang 38 hektar,” ujarnya.

Menanggapi peryataan dari pihak A Rahman, perwakilan dari PT. Telaga Hikmah, Helmi menjelaskan, mediasi dengan pihak A Rahman sudah pernah dilakukan, namun tidak pernah ada titik temu. Karena, dokumen yang diperlihatkan dari pihak A.Rahman tidak lengkap. Malah ketika dipertanyakan, pihak A. Rahman menunjukan dokumen plasma.

Selanjutnya, pihak A.Rahman juga melarang para pegawai PT melakukan pekerjaannya. “Sedangkan kami dari pihak PT hanya akan membuka dokumen di depan penegak hukum, jika setelah ini masih ada pihak yang belum puas, maka kami  persilahkan melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum. Kami dari perusahaan juga akan menindak tegas jika ada pihak-pihak yang menghalangi pekerjaan pegawai kami,” tambahnya.

Kapolres OKI, AKBP Alamsyah Palupessy, mengatakan, sebenarnya permasalahan ini sudah lama terjadi, tapi karena terkendala Covid-19, maka terhambat penyelesaiannya.

“Sebelumnya kita semua harus pahami kalau negara kita negara hukum, jadi harus kita patuhi, jangan sampai kita tidak percaya dengan hukum di negara kita. Artinya, kita akan tegakan keadilan dengan tidak mengenyampingkan hak asasi manusia dalam penyelesaian permasalahan ini,” pesannya.

Menurutnya  Polres dan Pemkab OKI hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang juga akan melakukan penyelesaian yang terbaik dari permasalahan ini. “Intinya, kami dari pihak Kepolisian masih tetap melakukan proses penyelidikan terkait permasalahan ini,” tutupnya.

Asisten l Sekda OKI, Antonius, menambahkan, sehubungan sudah beberapa kali dilakukan mediasi, tapi selalu tidak mendapatkan titik temu. Maka, berdasarkan Perbup nomor 15 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa, apabila salah satu pihak menolak melakukan mediasi, maka mediasi selesai atau dihentikan.

“Jadi silahkan lengkapi dokumennya jika ingin ke jalur hukum, sepanjang salah satu pihak tidak mau melanjutkan mediasi,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanahan OKI, Dedi Kurniawan menjelaskan, kesimpulan dari rapat hari ini dan berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan, maka Pemkab OKI sudah tidak bisa lagi untuk memediasi permasalahan ini.

Menurutnya, terkait klaim dari A.Rahman terhadap PT Telaga Hikmah, mediasi di tingkat kecamatan sudah di lakukan pada tahun 2018. Selanjutnya pada tanggal 6 dan 7 Januari tahun 2020, juga sudah dilakukan mediasi di ruang Kapolres OKI.

“Kepada pihak bapak A.Rahman kami silahkan untuk penyelesaiannya selanjutnya melalui jalur hukum, dan persiapkan dokumen lengkapnya,” tutupnya. (nur)