Keberatan Terdakwa Dituntut Ringan, Korban Laporkan JPU ke Kejati

Suryadi (kanan) didampingi kuasa hukumnya saat melapor ke Kejati Sumsel, Rabu (5/8).

PALEMBANG, PALPOS.ID – Merasa keberatan dengan tuntutan pidana selama 6 bulan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Al Kosasi alias Aap, terdakwa perkara penganiayaan. Membuat  Suryadi (49), selaku korban mengambil langkah dengan melaporkan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) inisial MN ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Dengan didampingi kuasa hukumnya KGS Amri Halim SH dan rekan, Suryadi mengatakan jika tuntutan yang diberikan kepada terdakwa selama 6 bulan tidak obyektif dan subjektif, karena terlalu ringan serta tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu 2,8 tahun.

“Sangat diluar dugaan, Jaksa menuntut terdakwa Al Kosasi dengan tuntutan pidana selama 6 bulan. Hal ini membuat saya dan kuasa hukum sangat terkejut, kami terpukul karena tendensius JPU MN sangat terlihat memihak kepada terdakwa,” ungkap Suryadi, Rabu (5/8).

“Maka dari itu, kami menindaklanjuti sikap tendensius Jaksa MN tersebut. Karena JPU MN terindikasi menerima titipan uang dari terdakwa dengan tidak melakukan penahanan. Padahal Yang Mulia Majelis Hakim telah memerintahkan agar terdakwa titahan di rumah tahanan,” kata KGS Amri Halim SH, menambahkan

Suryadi menjelaskan, perselisihan antara dirinya dengan terdakwa bermula dari kerjasama bisnis minyak mentah di daerah Sungai Angit Sekayu Kabupaten Muba, sekitar lima tahunan yang lalu.

“Terdakwa mengajak bisnis minyak mentah di daerah Sekayu, dia minta saya mengeluarkan modal sekitar Rp 970 juta, dengan perjanjian akan memberi saya keuntungan dari modal tersebut. Awalnya, beberapa tahun berjalan setoran ke saya lancar-lancar saja. Tapi tiga bulan terakhir macet, ketika ditagih dia marah dan memukul saya, bahkan mengancam akan menyuruh orang membunuh saya,” jelasnya.

Sementara itu,  Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khadirman ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut.

“Pada hakekatnya, setiap laporan yang kami terima pasti akan kami tindaklanjuti. Laporan ini sudah masuk ke bidang Pidum.  Namun, kami membutuhkan waktu,” katanya kepada awak media.

Menurut Khardiman, laporan mengenai ketidakpuasan korban atas tuntutan JPU selama 6 bulan dalam perkara penganiayaan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 351 ayat (1), sah-sah saja.

“Ini penganiayaan biasa, satu kali pukul, tidak membuat korban diopname atau dalam kategori korban luka berat. Sehingga JPU mempertimbangan tuntutan 6 bulan sudah melalui proses tahapan-tahapan, tidak semau maunya JPU sendiri. Dan itu mempunyai tolak ukur dengan kasus yang sama  memang tuntutannya begitu,” jelas Khadirman.

Menurutnya, keputusan JPU menentukan tuntutan tersebut tidak ada yang menyimpang. Memang  ancamannya 2,8 tahun, namun penilaian bisa berkembang dalam proses persidangan karena ada hal yang meringankan dan juga memberatkan.

“Yang meringankan seperti lukanya tidak cukup serius, tidak luka berat, dia menyesali perbuatannya dan itu tidak beda jauh. Bahkan termasuk dengan perkara yang sama dalam tuntutan itu,” pungkasnya. (*)