Desak BPN dan DPRD Selesaikan Konflik Agraria di Wilayah Mekarsari

Masyarakat RT 29 bersama pihak SCW menggelar aksi damai di depan Kantor BPN Palembang, Senin (24/08/2020). Foto: mizon/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Puluhan masyarakat RT 29 Mekarsari, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang, bersama pihak Sriwijaya Corruption Watch (SCW), mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palembang, Senin (24/08/2020).

Mereka mendesak BPN Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumsel untuk segera menyelesaikan  konflik agraria di wilayah RT 29 Mekarsari, antara warga sebagai pemilik kebun dengan oknum bernama Tan Eng Hok dan Abdullah Syahab.

“Kita melakukan pendampingan terhadap Syahab RT 29 Mekarsari yang minta baik BPN Kota maupun DPRD Provinsi Sumsel, untuk turun dan menengahi permasalahan ini, ” ujar M Sanusi AS SH MM, Ketua DPP SCW Indonesia.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta kepada BPN Kota Palembang menolak pengukuran lahan untuk penerbitan sertifikat. “Kami menduga mereka ini terindikasi melakukan penyerobotan tanah, penjarahan, dan pengancaman disertai kekerasaan dengan menggunakan oknum preman, ” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta BPN Kota Palembang dan DPRD Sumsel turun tangan untuk menghentikan semua perbuatan yang dilakukan Tan Eng Hok dan Abdullah Syahab tersebut.

“Di sini warga memiliki hak yang jelas dan telah diusahakan selama bertahun-tahun. Kemudian mereka datang dengan dokumen diduga palsu dan langsung menyerobot tanah hak milik warga itu,” jelasnya.

Sanusi memastikan jika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh BPN Palembang dan DPRD Sumsel, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi damai dengan massa yang lebih banyak.

“Untuk itu, kita harapkan aksi damai hari ini dapat direspon dengan baik oleh BPN Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumsel, ” tegasnya.

Menanggapi tuntutan ini, Kepala ATR/BPN Kota Palembang, Cecep Prayoga mengatakan, pihaknya akan mengadakan mediasi antara masyarakat RT 29 Mekarsari dengan pihak Tan Eng Hok dan Abdullah Syahab, terkait sengketa tanah yang terjadi tersebut.

“Jika nanti dalam mediasi masih saja terjadi permasalahan, maka kasus ini bakal dibawa ke ranah hukum,” katanya. (zon)