Diduga Cemari Lingkungan, Juarsah Sidak Tambang Batubara PT SBP

Plt Bupati bersama rombongan sidak proses penjernihan air kolam pengendapan lumpur diarea tambang PT SBP, Selasa (25/08/2020). Foto: istimewa

MUARA ENIM, PALPOS.ID – Keberadaan tambang batubara di Muara Enim tidak ubahnya seperti buah simalakama. Satu sisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja.

Namun, sisi lainnya keberadaan tambang emas hitam itu berpotensi merusak lingkungan. Seperti kegiatan penambangan batubara dilakukan sejumlah perusahaan di hulu Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim.

Kondisi air Sungai Enim setiap saat menjadi keruh bercampur butiran batubara, baik pada saat musim penghujan maupun pada saat musim kemarau seperti sekarang ini.

Menindaklanjuti keluhan masyarakat di bantaran aliran Sungai Enim tersebut, Plt Bupati Muara Enim H. Juarsah SH bersama Kepala OPD melakukan sidak ke area pertambangan milik PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP) di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Selasa (25/08/2020).

Kedatangan bupati dan rombongan disambut Dirut PT SBP, Iskandar Maliki beserta jajarannya guna memastikan laporan masyarakat. Plt Bupati didampingi pihak perusahaan, memantau kondisi aliran sungai yang menyebabkan air baku aliran anak Sungai Anjung-anjung dan aliran Sungai Ulang-ulang menjadi keruh.

“Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan di PT SBP sehingga mengakibatkan dua aliran anak sungai mengalir ke Sungai Enim menjadi keruh,” ujar Juarsah disela-sela memantau kondisi aliran sungai di Desa Penyandingan.

Hasil temuan, kata dia, kurangnya kolam pengendapan lumpur (KPL) untuk proses penjernihan. “Saya meminta dalam waktu dekat proses penjernihan ditingkatkan dan KPL segera ditambah sesuai porsi peraturan pertambangan,” tegasnya.

Temuan lainnya proses penjernihan di kolam area pertambangan masih sangat kurang dan belum masuk sesuai aturan yang ada.

“Tuntutan masyarakat inginkan lingkungan bersih, air yang bersih tidak tercemar limbah, betul-betul bisa dilakukan perusahaan pertambangan,” jelasnya.

Sementara Dirut PT SBP Iskandar Maliki menjelaskan, bupati meminta penambahan kapasitas KPL.

Di samping itu, dirinya mengatakan proses penjernihan air dengan cara pencampuran tawas dan kaporit. “Hasilnya tingkat kejernihan air sudah sesuai baku mutu,” jelasnya. (ozi)